Ombudsman: Perlu Pengetatan Pengawasan Prokes

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Anggota Ombudsman RI bidang Transportasi,  Alvin Lie, melaporkan hasil pengawasan di lapangan ditemukan, jumlah petugas pengawasan protokol kesehatan (prokes) sangat terbatas, dan kurang optimalnya fungsi pengawasan dari petugas pengawasan prokes di sejumlah lokasi terminal maupun stasiun transportasi umum.

“Tidak semua stasiun dan terminal diawasi oleh pengawasan prokes dari unsur TNI/POLRI atau dari Dishub. Jika pun tersedia, fungsinya kurang optimal, sebagai contoh di stasiun MRT, petugas dari TNI justru tidak berada di tempat pada saat jam sibuk,” ujar Alvin Lie, dalam jumpa pers bersama BPTJ Kemenhub RI, yang diikuti Cendana News, Kamis (18/2/2021).

Paparan Alvin Lie dalam jumpa pers virtual yang diikuti Cendana News, Kamis (18/2/2021) – Foto: Muhammad Amin

Ombudman juga melaporkan bahwa hasil pengawasan protokol kesehatan dan penyelenggaraan transportasi umum pada masa pandemi Covid-19 di sejumlah terminal dan stasiun, terdapat beberapa terminal maupun halte Transjakarta (TJ) petugas hanya 2 orang dengan kegiatan yang cukup sibuk.

Petugas pengukur suhu tubuh terkadang juga melayani penumpang yang bermasalah pada saat berada di mesin loket, sehingga menimbulkan antrean untuk mengukur suhu tubuh. Bahkan pada beberapa halte TJ hanya ada 1 petugas saja untuk mengukur suhu tubuh.

Hal lainnya, tidak ada petugas pengawasan di dalam bus Transjakarta. Supir bus hanya melaksanakan tugas sendiri.

“Petugas pengawasan tidak optimal melakukan fungsi pengawasan,” tegasnya.

Pada beberapa lokasi, lanjutnya, terlihat petugas bersifat pasif dan tidak memberikan peringatan atau imbauan terhadap penumpang yang berbicara di kendaraan dan berlengan pendek.

Akibatnya, terdapat beberapa penumpang yang tidak mematuhi prokes seperti memakai lengan pendek, masker scuba dan berbicara dalam kendaraan umum, namun petugas yang ada juga tidak menegur.

“Bahkan di dalam bus TJ sering terjadi pelanggaran jarak aman, namun tidak ada petugas pengawasan yang menertibkan,” tukas Alvin Lie.

Namun demikian, lanjutnya, juga ditemukan penerapan prokes pada petugas dan penumpang secara umum sudah berjalan dengan baik, seperti penggunaan masker.

Namun dalam beberapa hal belum optimal, seperti tidak semua penumpang mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer pada saat sebelum atau sesudah masuk loket.

Ironisnya, petugas tidak secara khusus mengingatkan hal tersebut kepada penumpang. Pelanggaran terhadap jarak aman bagi penumpang yang berdiri pada saat peak season, penggunaan masker berbahan scuba oleh penumpang juga kerap dibiarkan oleh petugas.

Tidak ada SOP penggunaan mesin tiket otomatis, sehingga penggunaan mesin otomatis tersebut berpotensi sebagai sarana penularan.

Beberapa kali tim mengawasi penumpang yang menggunakan mesin tersebut, sebelum dan sesudah menggunakan mesin tidak memakai hand sanitizer maupun mencuci tangan.

Ombudsman juga melaporkan dari hasil pengawasan di lapangan, ketersediaan sarana prasarana  informasi dan sosialisasi di antaranya berupa banner dan poster banyak tersedia di stasiun maupun terminal juga di dalam angkutan atau kendaraan pada umumnya.

“Tapi ketersediaan pencuci tangan dan hand sanitizer pada beberapa lokasi masih dirasa kurang. Sebagai contoh di dalam bus TJ hanya tersedia 1 hand sanitizer meskipun di bus gandeng,” ujarnya.

Bahkan di dalam MRT dan LRT tidak tersedia hand sanitizer. Demikian pun dengan tempat mencuci tangan, pada beberapa lokasi hanya ada di toilet. Bahkan di Stasiun Cikarang, tempat mencuci tangan (toilet) tidak tersedia air dengan alasan mati sejak Senin,  dua hari sebelum pemantauan.

Atas beberapa temuan tersebut, Ombudsman menyarankan untuk menambah jumlah petugas pengawasan prokes terutama di dalam angkutan atau kendaraan umum, membuat SOP penggunaan mesin tiket otomatis, seperti sebelum dan sesudah menggunakan mesin tiket otomatis menggunakan hand sanitizer.

Selanjutnya, menambah sarana dan prasarana terkait prokes seperti tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat strategis. Menampilkan informasi di stasiun maupun di terminal mengenai jumlah pasien covid yang dinyatakan terpapar, sembuh maupun meninggal dunia, setiap harinya.

“Terakhir saya minta program vaksin dapat memprioritaskan kepada petugas yang rentan terpapar covid. Karena mereka cukup banyak bertemu dengan masyarakat umum setiap harinya,” pungkasnya.

Kegiatan pengawasan moda transportasi merupakan program Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan yang melibatkan Ombudsman Republik Indonesia dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kegiatan digelar sejak Selasa, 16–17 Februari 2021.

Ombudsman bersama BPTJ dan YLKI melakukan pengawasan di 13 lokasi yang terdiri dari, Stasiun MRT Lebak Bulus, terminal Ragunan, stasiun Cikarang, Bogor, Jatinegara, LRT Velodrom, Stasiun Sudirman– Bandara (railink), terminal Lebak Bulus, Harmoni, Pinang Ranti, Puribeta Ciledug, Stasiun Bogor-Harmoni Terminal Poris Plawad, Stasiun Tanah Abang-Maja.

Menanggapi beberapa temuan hasil pengawasan Ombudsman dan YLKI, Kepala Badan BPTJ, Polana B. Pramesti, mengatakan, akan menjadi bahan masukan. Namun demikian dia menegaskan, program tersebut masih terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan.

“Saya mengimbau dengan keras untuk moda transportasi dapat menjaga prokes, dan peduli dalam mencegah penyebaran covid-19 dengan melakukan peneguran bila ada yang melanggar prokes,” tegasnya.

Lihat juga...