Operasi Prokes Masa PPKM di Bekasi, Terkumpul Denda Rp23 Jutaan

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, melalui Satpol PP berhasil mengumpulkan denda pelanggaran pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  mencapai Rp23.407.000.

Jumlah tersebut terkumpul dari 2090 pelanggaran saat penerapan PPKM. Selama operasi penegakan protokol kesehatan, pemerintah belum pernah memidanakan para pelanggar.

“2090 pelanggaran tersebut sudah kenakan sanksi berupa denda maupun sanksi kerja sosial. Kemudian untuk sanksi kerja sosial, yaitu melakukan aktivitas membersihkan sarana dan prasarana umum, jalan, saluran, halte,” ungkap Kepala Satuan Pol PP Abi Hurairah, Jumat (12/2/2021).

Kasatpol PP Kota Bekasi, Abi Hurairah, saat memberikan keterangan, Jumat (12/2/2021). -Foto: M. Amin

Ketentuan denda tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) Dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Kota Bekasi.

Dikatakan, ribuan pelanggaran tersebut merupakan total jumlah dari beberapa kategori pelanggaran meliputi pembatasan jam operasional toko, rumah makan dan mall, pembatasan jam operasional PKL dan pelanggaran masker.

Selama razia PPKM Satpol PP telah melakukan penindakan pada restoran, tempat hiburan, atau fasilitas umum lainnya Sanksi terhadap pengelola usaha yang melanggar jam operasional, dilakukan peneguran ada lima tempat, dua disegel.

Sementara restoran, ada 55 tempat diberi teguran, lima disegel, terbanyak kedua adalah kafe, ada 47 diberi teguran dan lima disegel. Kemudian tempat hiburan malam ada 60 tempat ditegur, pasar swalayan dan lainnya.

“Sanksi dengan bagi mereka rata rata Rp10 ribu. Pemkot Bekasi tidak mencari uang dalam penegakan hukum dengan memberikan sanksi denda kepada pelanggar Protokol Kesehatan tersebut. Tapi hanya menjalankan aturan,” tegas Abi.

Upaya tersebut jelasnya adalah bentuk sosialisasi, edukasi ke masyarakat. Untuk penindakan saat ini seperti itu, kedepan tentu lebih ditingkatkan  kemungkinan bisa ke pidana.

“Tapi sekali lagi kami mengimbau agar masyarakat wajib patuh Protokol Kesehatan ,” tegasnya.

Terakhir ia menyampaikan, dalam setiap operasi Satpol PP melibatkan beberapa unsur meliputi, TNI-Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi lainnya.

Operasi kerap dilakukan untuk mengimbau masyarakat Kota Bekasi agar selalu mematuhi protokol kesehatan 4 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan guna memutus penyebaran Covid-19).

Diketahui dalam upaya meminimalkan penyebaran Covid-19 di tempat peribadatan dan fasilitas umum dengan protokol kesehatan, Pemkot Bekasi kembali mengingatkan pentingnya protokol kesehatan di manapun dan kapanpun termasuk dalam kegiatan peribadatan.

Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Transformasi Ekonomi Kota Bekasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 450/229-SET.COVID-19 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 pada kegiatan Peribadatan di Kota Bekasi.

Surat edaran ditujukan kepada stakehokder di Kota Bekasi seperti Ketua MUI, Ketua PCNU, Kedua PD Muhammadiyah, Ketua FKUB, Ketua DMI, para Ketua Dewan Kemakmuran Masjid se-Kota Bekasi, dan para Pimpinan Umat Non Muslim Se-Kota Bekasi untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lihat juga...