Pakar: Penggunaan Cantrang Harus dengan Aturan

Editor: Koko Triarko

Kepala Divisi Sumberdaya dan Kewilayahan Perikanan Tangkap IPB Prof. Ari Purbayanto, dalam acara online Satgas 151. –Dok: CDN

JAKARTA – Kepala Divisi Sumber Daya dan Kewilayahan Perikanan Tangkap IPB Prof. Ari Purbayanto, menjelaskan semua teknologi memberikan dampak termasuk Teknologi Alat Tangkap. Jadi, manusialah yang harus wise dalam mengoperasikan dan menggunakannya.

“Artinya, dalam penggunaan teknologi, dalam hal ini cantrang, tentunya kesiapan teknis, sosialisasi pada semua pihak, edukasi terutama pada nelayan dan pengawasan, merupakan hal utama agar tetap tercipta keberlanjutan,” kata Prof. Ari saat dihubungi Cendana News, Senin (8/2/2021).

Ia menyatakan, selama ini perikanan Indonesia melakukan penangkapan tanpa terkendali, dan menimbulkan persoalan kompleks, terutama di wilayah padat tangkap. Karena ada kegagalan pada pemerintah dalam memberikan pekerjaan pada masyarakat rendah pendidikan, yang akhirnya mencari sumber penghasilan di laut sebagai last resource.

“Karena tidak membutuhkan izin untuk melakukan kegiatan di Laut. Akhirnya, Laut Jawa, Selat Malaka maupun Selat Makassar menjadi penuh. Padahal, wilayah ini rentan karena memiliki terumbu karang dan nursery ground pada jarak 4 mil, yang seharusnya tidak boleh ada eksploitasi atau penangkapan yang tinggi,” urainya.

Ia menjelaskan, wilayah 4 mil ini memang menjanjikan bagi para nelayan tangkap untuk melakukan penangkapan ikan. Karena memang wilayahnya flat dan jumlah ikannya banyak.

“Sebenarnya kalau melihat pada daerahnya yang flat, cantrang yang aslinya merupakan pukat tarik adalah alat yang tepat. Tapi, kan ada modifikasi yang menyebabkan cantrang berubah menjadi pukat hela, yang menghabiskan sumber ikan di wilayah ini tanpa menyisakan untuk berkembang biak,” urainya lebih lanjut.

Masalah lainnya, karena padatnya traffic di wilayah-wilayah tersebut akhirnya menimbulkan bentrok alat tangkap di perairan, dan memicu konflik sosial antara pengguna alat tangkap. Baik antara aktif dan semi aktif. Maupun besar dengan kecil.

Pada periode panjang, akhirnya terjadi penurunan jumlah ikan tangkap akibat rusaknya ekosistem dan hilangnya prosesnya perkembangbiakan.

Prof. Ari menegaskan, jika memang cantrang mau diizinkan kembali, maka perlu diberlakukan zona tangkap yang mengedepankan penelitian terhadap spot berkaitan nursery ground atau terumbu karang.

“Jadi harus benar-benar ditentukan wilayah mana yang boleh dilakukan penangkapan. Jangan hanya main dilarang saja hingga tidak memberikan kesempatan pada ekonomi untuk berkembang,” ujarnya.

Ia menyatakan, dengan melihat kondisi sekarang, artinya wilayah Laut Jawa, Selat Makassar dan Selat Malaka banyak yang tidak bisa. Karena masuk zona I, di mana wilayahnya fragile. Alternatifnya, Perairan Arafura yang memang masih banyak sumber daya ikannya dan bukan termasuk dalam zona I.

“Jadi tidak boleh di semua wilayah, tapi harus mengikuti kapasitas wilayah, dan jumlah pelaku tangkap juga harus dibatasi. Ini tugas pemerintah untuk menentukan wilayah proteksi. Tentunya berdasarkan hasil penelitian. Bukan sembarang patok saja,” tegasnya.

Dan, penangkapan juga dilakukan dengan alat cantrang yang standar. Jangan dimodifikasi sesuai keinginan pelaku penangkapan tanpa adanya penelitian terlebih dahulu.

“Kebijakan itu harus disertai oleh peraturan teknisnya. Jangan buru-buru dikeluarkan, jika teknisnya belum selesai. Termasuk penentuan jenis kapal yang boleh melakukannya,” tuturnya.

Ia menambahkan, peneliti juga harus terlibat dalam mengembangkan alat tangkap yang sustainable.

“Keterlibatan nelayan juga perlu. Pemerintah harus mengedukasi para nelayan, sehingga bisa bersama dalam membudayakan alat tangkap yang mendukung sustainable. Jadi, nelayan mengerti mengapa mereka tidak boleh melakukan modifikasi dan mereka ikut terlibat dalam mengawasi,” tandasnya.

Prof. Ari menegaskan, bahwa para nelayan sebenarnya mau terlibat dalam menciptakan ekosistem penangkapan yang berkelanjutan.

“Contohnya seperti saya kemarin menemui para nelayan lobster di Bayah. Mereka mengungkapkan, bahwa mereka bukannya tidak mau terlibat dalam budi daya lobster. Tapi, pemerintahlah yang tidak memberikan fasilitas dalam program budi daya. Selain itu, para pelaku industri hanya melakukan pembelian putus. Tidak ada ikatan. Bagaimana mereka bisa makmur?” ucapnya.

Terakhir adalah pengawasan yang tepat dan yang tumbuh dari kesadaran masyarakat.

“Tidak perlu show force. Yang penting, tanpa pengawasan ketat, para pelaku penangkapan bisa tetap mematuhi peraturan yang ditetapkan,” pungkasnya.

Lihat juga...