Pegiat Lingkungan: Harus Ada Reformasi Pengelolaan Sampah

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Hamparan sampah menggunung di tempat pembuangan akhir (TPA), di berbagai wilayah Indonesia. Begitu pun tebaran sampah liar di berbagai sudut wilayah tepi jalan sepi sudah menjadi ancaman bagi lingkungan. Jumlah produksi dan konsumsi plastik yang meningkat, tidak dibarengi dengan proses daur ulang yang memadai.

Pengelolaan sampah di setiap daerah belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Begitu pun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Hingga akhirnya banyak sampah berakhir di aliran kali membuat mampet saluran dan akhirnya bencana banjir melanda.

Waste4change mengatakan buruknya sistem tata kelola persampahan di berbagai wilayah Indonesia tidak hanya di Bekasi dikarenakan pondasi tata kelola yang belum terwujud. Hampir 60 persen seluruh TPA di Indonesia dalam mengelola sampah hanya open dumping ditumpuk begitu saja tanpa ada ditutup tanah apalagi dikelola maskimal.

Sehingga jika hujan air dari sampah di TPA menyebar ke mana-mana, airnya meluber. Padahal ada kewajiban ditutup menggunakan tanah tanah setiap sampah datang. Itu namanya sanitare file, tapi di tempat TPA di Indonesia belum melakukan hal itu. Dalam aturannya setiap tumpukan sampah di TPA harus ditutup tanah ukuran ketebalan tertentu.

“TPA di Indonesia belum ada yang mengelola TPA dengan baik. Tak heran melihat gunungan sampah dan mengkhawatirkan harusnya ditutup tanah namanya sanitare file. Pondasinya tata kelola sampah belum terwujud, Pertama dari sisi penegakan hukumnya,” ungkap Mohamad Bijaksana Junirosano, Managing Direktur W4C Kota Bekasi, kepada Cendana News, Rabu (24/2/2021).

Mohamad Bijaksana Junirosano, Direktur Utama W4C, dikonfirmasi Cendana News soal sampah di Kota Bekasi. Ia mengatakan buruknya pengelola an sampah hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, Rabu (24/2/2021). -Foto: M. Amin

Dikatakan terkait pondasi awal penegakan hukum dalam persampahan harus menjadi PR hampir seluruh kota/kabupaten tidak hanya di Kota Bekasi, penegakan hukum perlu diwujudkan. Contoh dalam satu kawasan harus benar-benar wajib membuat persampahan.

Menurutnya berbagai daerah belum membuat kawasan diwajibkan mengelola sampah secara keseluruhan. Setiap orang wajib memilah-milah sampah. “Kata-katanya wajib lho. Bukan sekadar tidak boleh membuang sampah,” tegasnya.

Selanjutnya adalah mekanisme pembiayaan yang berkeadilan, karena jelasnya jika mengandalkan pengelolaan sampah dari APBD, tidak bisa diandalkan. Karena akan terjadi tarik menarik kepentingan dan pembiayaan untuk pengelolaan sampah pasti tersingkirkan dianggap tidak penting mengingat prioritas APBD itu sudah ada hal lainnya.

“APBD tidak bisa diandalkan untuk mengurus persampahan. Artinya untuk membiayai pengolah sampah harus dari hasil pengelolaannya sendiri. Oleh karenanya harus ada reformasi, pembenahan sistem pembiayaan sampah yang berkeadilan mirip dengan PLN, PDAM dan lainnya,” tegas Sano, pemuda pengusaha di Kota Bekasi ini.

Ia pun menganalogi, saat penggunaan listrik dengan KWH besar maka bayaran tagihannya pun besar, begitu sebaliknya. Artinya jika suatu rumah tangga memiliki banyak sampah di depan rumahnya, maka harus membayar retribusi banyak .

“Sebaliknya jika mereka sadar, biaya retribusi besar akan menimbulkan kesadaran mengurus sendiri di rumah dengan ngompos dan lainnya. Mekanisme ini harus diwujudkan di Indonesia dengan begini pemerintah jadi punya dana untuk mengurus sampah,” paparnya meminta jadi PR besar, karena di luar negeri sudah seperti itu.

Dia menekan bahwa pondasi tata kelola yang harus diselesaikan.  Penegakan hukum dan pembiayaan berkeadilan. Agar sampah yang tidak ditumpuk begitu saja tanpa ada pengelolaan.

“Dipaksa pengelolaan melalui APBD pun sulit, coba tanya masyarakat, milih kesehatan, pendidikan apa ngurus sampah. Udah jelas milih pendidikan atau kesehatan, itu wajar. Artinya harus ada solusi lain dalam tata kelola sampah,” tandasnya.

Diakuinya saat ini di pusat mulai melakukan pembenahan dalam konteks penegakan hukumnya. Dia mengatakan jika ditanya menurutnya pribadi pengelolaan sampah yang baik dimana maka jawabnya di Surabaya anggaran nya besar dan daerahnya serius dalam mengurus persampahan.

Waste4change juga siap membantu pemerintah dalam mengelola sampah dengan berinvestasi menambah truk sampah dan mengelolanya. Namun demikian lanjutnya tentu harus ada mekanisme yang jelas dan betul pas supaya hubungan antara swasta dan pemerintah berkelanjutan .

“Jangan sampai ada truk pemerintah dan W4C berbenturan di lapangan kedepannya. Maksudnya sama mengangkut di satu tempat,” ujarnya mengakui W4C saat ini ada di Medan, Surabaya, Bandung, Jabodetabek yang berpusat di wilayah Kota Bekasi.

Lihat juga...