Pelaku Usaha Wisata Keluhkan Pengurangan Cuti Bersama Lebaran

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Alan Maulana Yusran, dalam sebuah webinar bertajuk Banyak Karyawan Hotel Dirumahkan Akibat Pandemi, Minggu (28/2/2021). –Foto: Amar Faizal Haidar

JAKARTA – Sektor industri pariwisata kembali harus menelan pil pahit usai pemerintah memutuskan untuk kembali mengurangi jadwal cuti bersama Lebaran tahun ini, dari 7 hari menjadi 2 hari.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Alan Maulana Yusran, mengaku sangat kecewa atas kebijakan tersebut.

“Kalau kita bicara sektor pariwisata itu kan produktivitasnya pada saat orang libur. Tentu kalau kita ditanya bagaimana tanggapannya, ya sebenarnya kita kecewa terhadap hal tersebut,” ujar Maulana saat dihubungi Cendana News, Minggu (28/2/2021).

Periode cuti bersama awalnya memang sangat diandalkan pelaku usaha pariwisata, untuk bisa meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata.

Maulana mencontohkan, periode libur akhir tahun di kuartal empat tahun 2020 kemarin. Saat itu, okupansi perhotelan sempat tumbuh. Walaupun memang masih minus, tapi tetap merupakan sebuah peningkatan dari kondisi sebelum libur akhir tahun.

“Pola pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sejauh ini selalu bisa dipetakan. Ada tiga musim liburan di sepanjang tahun yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan wisatawan. Di antaranya adalah libur Lebaran, libur Natal, dan Tahun Baru,” ungkap Yusran.

Di luar ketiga musim itu, sangat sulit untuk menggerakkan wisnus agar berlibur. Hal ini diperparah dengan adanya pemangkasan cuti bersama. Jika liburnya tidak ada, maka pergerakan wisnus pun tidak akan terjadi.

Selain itu, Maulana juga mengritisi kebijakan perjalanan di Indonesia yang sangat dipersulit. Salah satunya mengenai syarat rapid test antigen dan/atau RT-PCR untuk para penumpang pesawat yang sangat terbatas waktu.

“Kita hidup di negara kepulauan. Justru kebijakan dengan airlines yang ditahan ini yang tetap berkembang itu hanya di Pulau Jawa saja. Kenapa saya bilang di Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa itu terutama sudah ada infrastruktur,” terang Maulana.

Kebijakan syarat rapid test antigen dan/atau RT-PCR yang terbatas waktu tersebut tidak akan berpengaruh, jika seseorang melakukan perjalanan di sekitar Pulau Jawa. Sehingga dengan begitu, sektor pariwisata di Pulau Jawa bisa dibilang masih bisa bertahan.

Namun, jika berbicara sektor pariwisata di luar Pulau Jawa, khususnya yang aksesnya masih sulit dicapai tanpa menggunakan pesawat udara, bisa dibilang sangat terdampak.

“Bagaimana nasib di Kalimantan, Sumatra bagian ujung, bagaimana dengan Bali? Karena spender-nya start itu kan dari DKI Jakarta, ibu kota negara,” imbuh Maulana.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana Newa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjelaskan pengurangan cuti bersama tersebut didasari atas pertimbangan masih tingginya angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

“Ada kecenderungan kasus Covid-19 mengalami peningkatan di tiap selesai libur panjang karena mobilitas masyarakat cenderung naik, dan program vaksinasi sedang berjalan,” kata Muhadjir.

“Karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat. Sekali lagi ditegaskan bahwa Tahun 2021 Cuti Bersama dipotong lima hari dari tujuh hari yang ada,” sambung Muhadjir, menutup.

Lihat juga...