Peluang Ekonomi Digital di Indonesia Terbuka Lebar

Editor: Koko Triarko

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian di Jakarta, Selasa (4/2/2020). –Dok: CDN

JAKARTA – Berdasarkan laporan Temasek, ekonomi digital di Indonesia akan mengalami perkembangan yang super pesat pada 2025 mendatang. Dari bidang internet, ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai US$ 133 miliar. Kemudian, melalui e-commerce sebesar US$ 82 miliar, online traveling US$ 25 miliar, media US$ 9 miliar dan melalui ride hailing mencapai US$ 18 miliar.

Untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah menyiapkan Strategi Nasional (Stranas) Ekonomi Digital.

“Stranas ini terdiri atas empat pilar. Pertama, talenta digital, Ke dua riset dan inovasi, ke tiga infrastruktur fisik dan digital, serta ke empat regulasi dan kebijakan yang mendukung,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana News, Selasa (2/2/2021).

Pemerintah juga telah menggandeng Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) dalam mengembangkan layanan keuangan digital. Selain itu, juga diharapkan akan meningkatkan edukasi terkait industri layanan keuangan digital dan teknologi, dalam konteks ekosistem ekonomi digital.

“Kerja sama ini juga tentu diharapkan dapat berimbas pada digitalisasi serta peningkatan daya saing UMKM lokal,” tandasnya.

Menurut Rudy, masih kurangnya digitalisasi UMKM nasional juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi kinerja UMKM saat ini. Padahal, jumlah penduduk yang besar, tingkat kepemilikan smartphone serta penetrasi internet yang tinggi, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Potensi ini secara pararel dapat turut mendorong produktivitas UMKM, termasuk di masa pandemi ini.

“Perkembangan ekonomi digital memberikan tantangan tersendiri terhadap UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Hal ini karena kurangnya kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital, baik dalam memasarkan produknya maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu juga keterbatasan infrastruktur dan tenaga kerja yang kurang terampil, masih menjadi kendala bagi perkembangan ekonomi digital nasional,” jelasnya.

Pihaknya menyatakan, bahwa salah satu tantangan digitalisasi UMKM di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi digital, literasi keuangan, dan literasi keuangan digital.

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang digelar OJK, menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia di 2019 masih di angka 38,03 persen. Angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri digital diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan itu, dan mendorong perkembangan ekonomi digital serta kinerja UMKM nasional yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum AFTECH, Budi Gandasoebrata, menyambut baik kerja sama dengan pemerintah tersebut. AFTECH mendukung program Kemenko Perekonomian RI dalam pengembangan ekonomi digital melalui pemanfaatan layanan, serta peningkatan literasi keuangan digital.

“Kita berharap, digitalisasi yang meningkatkan akses terhadap berbagai layanan keuangan serta korelasi dengan ekosistem ekonomi digital dapat membantu UMKM nasional bertahan dan bertumbuh pada saat ini,” tuturnya.

Menurut Budi, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi akan signifikan, mengingat lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia dipekerjakan di UMKM dan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dihasilkan dari segmen tersebut.

“Semoga semua potensi yang ada dalam ekonomi digital nasional dapat dimaksimalkan dengan baik, dan pada gilirannya bisa memberi manfaat besar bagi bangsa, khususnya UMKM,” pungkasnya.

Lihat juga...