Pembangunan di Taman Nasional Komodo Langgar Konservasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

KUPANG – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengecualikan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Taman Nasional Komodo.

“Ini jelas melanggar prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan apa pun dalih yang dikatakan pemerintah,” sebut Direktur Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanamahu Paranggi, saat dihubungi Cendana News, Rabu (17/2/2021).

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi saat ditemui di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Senin (18/1/2021). Foto: Ebed de Rosary

Umbu Wulang mengatakan, AMDAL adalah salah satu mekanisme utama yang menentukan apakah pembangunan infrastruktur dan investasi pariwisata skala besar layak lingkungan atau tidak di Kawasan Taman Nasional Komodo.

Dalam rilis Tuak Lontas WALHI NTT, dia tegaskan, bukan hanya pembangunan yang mengancam kerusakan habitat alami Komodo di kawasan konservasi di Kabupaten Manggarai Barat ini.

“Kebijakan pariwisata pemerintah yang akan merelokasi warga di Pulau Komodo untuk kepentingan pariwisata premium dan konservasi perlu ditinjau ulang,” sebutnya.

Umbu Wulang tegaskan, hal itu akan mengakibatkan hilangnya sejarah, kebudayaan, hak atas tanah dan ruang hidup, ekonomi, masyarakat adat setempat.

Menurutnya, kebijakan pemerintah jelas tidak adil bagi masyarakat adat yang telah lama menetap di dalam kawasan taman nasional ini.

Salah satu contohnya, izin pengusahaan pariwisata alam untuk dua perusahaan yakni PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) melalui SK Menteri Kehutanan No. 796/Menhut-II/2014 dan PT Segara Komodo Lestari (SKL) melalui SK Kemenhut No. 5.557/Menhut/II/2013.

“Pemberian kepada KWE dan SKL ini lebih luas dari total luas kawasan yang dialokasikan bagi masyarakat asli,” tuturnya.

Sebagai perbandingan, jelas Umbu Wulang, total izin yang diberikan kepada perusahan adalah 444, 8 hektare sedangkan untuk pemukiman masyarakat asli hanya 298 hektare.

Ia katakan, dampak negatif akibat ekspansi pembangunan pariwisata yang mengabaikan perlindungan dan konservasi akan terus berlanjut dan meluas ke depan.

“Dalam konteks Komodo, maka ini akan membuat Komodo mengalami proses percepatan kepunahan,” ucapnya.

Selain itu, tambah Umbu Wulang, Komodo juga akan makin kehilangan insting berburunya karena ketergantungan pangan dari manusia dalam konteks pariwisata.

Dia menambahkan, mata rantai Komodo juga akan semakin berkurang karena ruang hidupnya telah dirampas untuk kepentingan pariwisata.

“Pembangunan infrastruktur skala besar di ekosistem asli Komodo juga akan mengakibatkan Komodo mengalami stres dan berdampak pada kemampuan konsumsi Komodo,” tegasnya.

Lanjutnya, seperti diketahui bersama bahwa, Komodo di Pulau Padar telah mengalami kepunahan pada tahun 2000 silam. Ini seharusnya menjadi alarm buat pemerintah agar lebih kuat dalam upaya perlindungan dan konservasi Komodo.

Sementara itu, dari Aliansi Peduli NTT,  Gabriel Goa, menyebutkan, penetapan Labuhan Bajo oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai destinasi super prioritas  bertumpu pada bisnis pariwisata dalam Kawasan Taman Nasional telah menarik banyak investor untuk menamkan modal di kawasan ini.

Gabriel katakan, kawasan Taman Nasional Komodo telah lama diincar oleh para investor besar, korporasi nasional maupun trans-nasional sebagai upaya oknum tertentu menguasai Kawasan Taman Nasional Komodo yang telah lama dijalankan.

“Dengan jargon percepatan pembangunan dan investasi, Kawasan Taman Nasional Komodo yang harusnya menjadi wilayah konservasi bagi satwa purba Varanus Komodoensis, menjadi lahan penanaman modal,” ucapnya.

Gabriel tambahkan, upaya untuk mengkapitalisasi dan memprivatisasi wilayah Taman Nasional Komodo telah dimulai pada kurun waktu 2003-2011, pengelolanya adalah PT. Putri Naga Komodo (PNK) yang beroperasi atas izin Kemenhut bernomor 195/Menhut II/2004.

Lanjutnya, PT. PNK ini merupakan joint venture antara PT. Jayatsa Putrindo dan The Nature Conservancy.

“PNK bubar tanpa pertanggungjawaban yang jelas pada tahun 2011,” pungkasnya.

Lihat juga...