Pemerintah Dinilai Perlu Perbaiki Data Sasaran PEN

Ilustrasi -Dok: CDN

JAKARTA – Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), meminta pemerintah untuk meningkatkan efektivitas stimulus fiskal dengan memperbaiki data sasaran penerima program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pemerintah juga harus meningkatkan perbaikan mekanisme pengalokasian, perubahan nilai alokasi anggaran, menghapus kegiatan-kegiatan program PEN yang boros dan tidak efektif, hingga menempatkan skala prioritas dalam menjaga konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman tetap terjaga dengan baik,” ujar ekonom Indef, M Rizal Taufikurrahman, dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Minggu (7/2/2021).

Ia menambahkan, alokasi anggaran PEN 2021 yang diperkirakan sebesar Rp619 triliun, juga perlu dikaji ulang. Menurut dia, program pemulihan ekonomi nasional 2020 dengan realisasi sebesar Rp579,78 triliun atau 83,34 persen dari target sebesar Rp695,2 triliun, belum dapat pendorong lebih besar pemulihan ekonomi nasional.

“Karena itu, program PEN ke depan perlu terobosan lain, agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Di samping itu, lanjut Rizal, pemerintah juga harus dapat memastikan ketersediaan vaksin benar-benar dapat disediakan dalam kurun waktu 2021.

“Untuk itu, perlu upaya yang cukup serius dalam pengadaan vaksin dalam kurun waktu relatif cepat,” katanya.

Ia mengatakan, keberadaan vaksin dari sisi penyediaan (supply) diperkirakan hingga 2023, di mana the economist memperkirakan hingga triwulan 3 tahun 2023 baru 60 persen penduduk sasaran yang bisa divaksinasi dari target 70 persen.

“Artinya, kondisi Covid akan terus membayangi hingga 2023. Implikasinya, Indonesia akan masuk resesi yang berkepanjangan. Ketidakpastian ini akan memberikan sinyal, bahwa akan sulit ekonomi pulih dalam waktu dekat,” katanya. (Ant)

Lihat juga...