Pemkab Temanggung Kembali Berikan Keringanan PBB

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung, Tri Winarno, menunjukkan contoh SPPT PBB – foto Ant

TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, kembali memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 2021. Keringanan yang diberikan sebesar 40 persen, dari nominal ketetapan kepada semua wajib pajak.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung, Tri Winarno mengatakan, keringanan PBB diberikan atas arahan Bupati Temanggung, M. Al Khadziq, dengan pertimbangan perekonomian masyarakat belum stabil. Tahun lalu, Pemkab Temanggung juga sudah memberikan keringanan pembayaran PBB sebesar 50 persen. Dan tahun ini diberikan 40 persen, karena pandemi COVID-19 hingga kini belum bisa dipastikan kapan berakhirnya.

Tri menyebut, keringanan PBB sebesar 50 persen di 2020, dengan pencapaian hasil PBB sebesar Rp10 miliar. Pada 2021, pihaknya menargetkan pencapaian PBB Rp15 miliar dari total ketetapan Rp25 miliar. Jumlah tersebut terbagi dalam 608.000 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang sudah didistribusikan ke 20 kecamatan pada Januari 2021.

Ia berharap, SPPT sudah sampai ke masing-masing desa maksimal 28 Februari 2021, agar proses penyerapan dana dari PBB bisa cepat terealisasi. Sehingga proses pembangunan yang bersumber dari hasil PBB bisa segera dilaksanakan. “Kami berharap Maret 2021 semua sudah bisa membayarkan PBB. Untuk 2022, dan selanjutnya akan kami tinjau kembali sesuai perkembangan COVID-19. Apakah masih diberikan keringanan atau sudah kembali stabil,” katanya.

Dalam SPPT yang dicetak BPPKAD, besaran wajib pajak secara otomatis sudah dipotongkan 40 persen dari jumlah ketentuan. Hal ini untuk meringankan masyarakat yang hendak membayarkan PBB. Pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada pihak desa selama delapan hari, agar masyarakat benar-benar mengerti kebijakan-kebijakan yang ada terkait PBB.

Pemkab Temanggung juga mendorong penuh agar PBB dapat terealiasasi segera mungkin, karena akan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Artinya, dengan terealisasinya PBB dan sumber APBD lainnya, dapat memperlancar pembangunan infrastruktur di Temanggung yang sedianya dimulai pada Februari. “PBB adalah bagian dari sumber pembiayaan PAD dari total APBD sebesar Rp 1,8 triliun. Meskipun kecil, namun kembalinya kepada masyarakat. Kami berusaha segera mungkin menggali sumber-sumber pembiayaan agar pembangunan segera dilaksanakan,” jelasnya.

Untuk mendukung realisasi PBB dengan cepat, Pemkab Temanggung memberikan dana insentif kepada desa tercepat, yang membayarkan PBB sebelum jatuh tempo 31 Desember 2021. (Ant)

Lihat juga...