Penambangan Pasir di Sungai Progo Ancam Rusak Lingkungan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

YOGYAKARTA – Sejumlah warga Dusun Jomboran, Sendangagung, Minggir, Sleman berharap adanya audiensi dengan anggota DPRD yang ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke lokasi bisa menghentikan aktivitas penambangan pasir menggunakan alat berat di bantaran Sungai Progo yang selama ini dinilai merugikan warga.

Salah seorang warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP), Iswanto, mengatakan adanya kunjungan Ketua Komisi A DPRD Sleman, Ani Martanti, ke lokasi aktivitas penambangan pasir di Dusun Jomboran memberikan harapan besar pada warga sekitar yang selama ini resah dengan kegiatan persaudaraan penambangan pasir tersebut.

Salah seorang warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP), Iswanto, ditemui Selasa (23/2/2021) – Foto: Jatmika H Kusmargana

“Kita berharap kunjungan kemarin bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meninjau ulang izin aktivitas penambangan pasir menggunakan alat berat yang dilakukan perusahaan di wilayah Desa Sendangagung khususnya Dusun Jomboran. Karena mereka sudah melihat sendiri kondisi di lapangan,” ujar Koordinator PMKP itu, Rabu (24/2/2021).

Sebagaimana diketahui, kasus penolakan aktivitas penambangan pasir menggunakan alat berat oleh perusahaan di kawasan Sungai Progo, tepatnya di Dusun Jomboran, Sendangagung, Minggir, Sleman, Yogyakarta terus berlanjut.

Setelah sebelumnya, warga yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) melaporkan dugaan pemalsuan dokumen sosialisasi terkat penerbitan izin penambangan ke Polda DIY, warga penolak aktivitas penambangan kembali mengadu ke DPRD Sleman, Senin (22/2/2021) kemarin.

Sekitar 50-an warga menggeruduk kantor DPRD Sleman untuk melakukan audiensi dengan para wakil rakyat.

Mereka mengadukan berbagai persoalan mulai dari penerbitan izin yang dinilai bermasalah, aktivitas penambangan yang tidak sesuai prosedur, hingga dampak kegiatan penambangan bagi kehidupan masyarakat sekitar maupun lingkungan yang ditimbulkan.

Pasca-audiensi tersebut, pihak DPRD Sleman langsung merespon keluhan warga. Pada Selasa (23/2/2021) Ketua Komisi A DPRD Sleman, Ani Martanti, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau dan melihat langsung kondisi sebenarnya di lokasi.

Didampingi warga beserta muspika setempat mulai dari lurah hingga camat, Ani nampak berkeliling menemui warga dan menyusuri bantaran Sungai Progo sepanjang hampir 1 km dengan berjalan kaki.

Selain menanyakan langsung dampak yang dirasakan warga, Ani juga berkesempatan melihat dengan mata kepala sendiri kondisi sungai pasca aktivitas penambangan serta potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan pasir menggunakan alat berat tersebut.

“Kalau saya lihat, potensi longsor pasti bisa terjadi. Karena dengan adanya aktivitas di sekitar sungai tentu akan bisa mengikis lapisan tanah di atasnya. Sehingga berisiko mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran. Apalagi tebing cukup tinggi dan jarak sungai dengan pemukiman hanya beberapa puluh meter saja,” katanya.

Meski begitu, Ani mengaku, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut, untuk melihat data-data yang ada, termasuk soal izin aktivitas penambangan menggunakan alat berat oleh perusahaan tersebut. Yakni dengan berkoordinasi  pihak-pihak terkait, khususnya Bupati Sleman selaku pemegang otoritas tertinggi di Kabupaten Sleman.

“Setelah ini kami panggil bupati, melihat kondisi lebih jauh. Segera koordinasikan dengan bupati. Karena saya juga belum melihat izinnya seperti apa. Kalau memang sudah ada izin resmi, dan itu dinilai bermasalah, warga boleh menggugat. Nanti kita cermati, kita cek,” katanya.

Meski begitu, secara pribadi Ani menegaskan komitmennya untuk menghentikan setiap kegiatan yang dapat merugikan dan merusak kondisi lingkungan.

“Kalau memang merusak alam, merugikan lingkungan, dan pengusaha tidak komitmen untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, saya pribadi merasa harus stop,” pungkasnya.

Sejumlah warga yang mengatasnamakan diri Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) yang berasal sedikitnya dari 4 dusun dengan tegas menolak aktivitas penambangan pasir menggunakan alat berat oleh perusahaan di sepanjang kawasan bantaran Sungai Progo, Desa Sendangagung, Minggir, Sleman.

Mereka menolak aktivitas penambangan pasir menggunakan alat berat tersebut karena khawatir  merusak kondisi lingkungan sekitar.

Mulai dari hilangnya mata air bagi kehidupan warga, longsornya tebing-tebing di sekitar sungai yang mengancam puluhan rumah warga di sekitar bantaran sungai, hingga potensi kerusakan alam dan lingkungan lainnya.

Lihat juga...