Pengamat: Langkah Digitalisasi Pendidikan Terlalu Cepat, Tanpa Perhitungan

Editor: Makmun Hidayat

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji saat menjelaskan kesiapan Indonesia untuk digitalisasi pendidikan, dalam bincang online kebijakan pendidikan, Kamis (11/2/2021). -Foto Ranny Supusepa

JAKARTA — Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk melakukan digitalisasi pendidikan, dinyatakan sebagai langkah yang terlalu cepat tanpa memperhitungkan kondisi sarana dan prasarana serta belum dilakukan pemetaan pada keseluruhan aspek pendukung dalam dunia pendidikan Indonesia, termasuk akademisi.

Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, menyatakan harusnya Kemdikbud melakukan pemetaan dan evaluasi terlebih dahulu capaian di tahun 2020, sebelum melanjutkan ke program berikutnya.

“Berdasarkan data anggaran, program kuota pada tahun 2020 mempunyai anggaran Rp7,2 triliun dengan target 59,5 juta pengguna yang terdiri dari guru, siswa maupun dosen. Realisasinya hanya 35,7 juta atau setara dengan 60 persen dari target dan dananya Rp4,5 triliun. Artinya, masih ada kekurangan,” kata Indra dalam bincang online tentang kebijakan pendidikan yang diikuti Cendana News, Kamis (11/2/2021).

Sementara, lanjutnya, sesuai dengan apa yang disampaikan Kemdikbud, digitalisasi pendidikan akan dilakukan dengan memberikan bantuan kuota dan alat untuk mengakses pendidikan secara digital, meluncurkan akun akses pembelajaran belajar.id dengan teknologi google dan akan membagikan 500 ribu produk google ke seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2021 ini.

“Apakah seluruh wilayah Indonesia sudah siap dengan digitalisasi ini? Jangan nanti punya alatnya tapi tidak bisa mengoperasikannya. Atau bisa mengoperasikannya tapi tidak ada sinyal,” ujarnya lagi.

Bukan tanpa alasan Indra menyampaikan kekhawatirannya. Karena berdasarkan data tahun 2019, ada 8.281 atau 3 persen dari satuan pendidikan di Indonesia yang memiliki akses listrik. Dan ada lebih dari 35 ribu sekolah yang belum memiliki jaringan internet yang baik dan 12 ribu satuan pendidikan yang berada dalam area blank spot.

Kesiapan Indonesia dalam melakukan digitalisasi pendidikan ini juga disampaikan oleh Manajer Industri Pendidikan Microsoft Indonesia, Obert Hoseanto yang menyatakan transformasi dari manual ke digital ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia tapi juga seluruh dunia.

“Sebelum memasuki dunia digital, harusnya dipersiapkan dahulu infrastruktur dasar dan digital shift-nya. Sehingga anak-anak harus belajar tentang teknologi bukan hanya menjadi pemakai teknologi saja,” kata Obert dalam kesempatan yang sama.

Manajer Industri Pendidikan Microsoft Indonesia, Obert Hoseanto saat menjelaskan kesiapan Indonesia untuk digitalisasi pendidikan, dalam bincang online kebijakan pendidikan, Kamis (11/2/2021). -Foto Ranny Supusepa

Ia memaparkan bahwa tools yang akan dipergunakan oleh Kemendikbud adalah semacam tablet besar yang bergantung pada jaringan internet dalam pengoperasiannya. Sehingga tanpa adanya internet, maka tools tersebut tidak dapat digunakan.

“Saya tidak mau terlalu jauh membahas internet dulu ya. Karena, 2-3 tahun lalu, saat event di Makassar ada pertanyaan dari beberapa pendidik yang menanyakan terkait bagaimana mereka menyalakan benda tersebut selama di sekolah, jika di sekolah mereka tidak ada akses listrik,” paparnya.

Atau seperti cerita dari tim Kemdikbud yang harus mengantarkan laptop ke salah satu wilayah di Jawa Barat, yang jalur aksesnya 16 jam dari Ciputat dengan menggunakan mobil, lalu berganti ke motor trail dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Tapi sesampainya di sana, tim harus merogoh kocek pribadi untuk membeli genset karena lokasi yang dituju belum tersentuh oleh tenaga listrik.

“Buat apa barang canggih, jika infrastrukturnya belum siap. Ini seperti memberikan sepatu lari pada bayi, yang baru belajar merangkak,” ujarnya.

Obert menyatakan kemungkinan besar, kejadian ini terjadi karena adanya generalisasi pada kondisi Indonesia.

“Jadi, dianggap semua sama. Sama kayak di kota besar. Kenyataannya tidak. Banyak daerah yang jangankan internet, listrik saja tidak ada. Kalau ada dua-duanya, masih ada kendala, SDM pendidik atau administrasi pendidikan tidak bisa mengoperasikannya,” ucapnya.

Harusnya Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara yang berhasil dan tidak berhasil melaksanakan digitalisasi pendidikan. Sehingga tidak masuk dalam lubang yang sama.

“Digitalisasi itu bukan hanya teknologi. Tapi berkaitan juga dengan manusia. Sehingga tidak ada keberhasilan transformasi pendidikan jika manusia-nya tidak siap bertransformasi,” pungkasnya.

Lihat juga...