Pengelolaan Dana BOS Madrasah Dialihkan ke Pusat

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Mulai tahun ini, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah akan dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) pusat, melalui Direktorat Kurikulum Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK).

Direktur KSKK, Ahmad Umar mengungkapkan, ada sejumlah alasan mengapa dana BOS diambil alih oleh pusat, antara lain dalam rangka meniru kesuksesan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang sejak tahun 2018 berpindah dari daerah ke pusat.

“Dulu waktu masih dikelola daerah menunggu laporan serapan anggaran PIP itu paling cepat seminggu baru dapat laporannya, itu paling cepat. Alhamdulillah, sekarang berkat kerja keras semua punggawa madrasah, jika ditanya berapa serapan anggaran PIP maka paling lambat 5 menit sudah ada dan bisa kita serahkan ke Kementerian Keuangan,” ujar Umar dalam webinar bertajuk Tanya Jawab BOS 2021, Kamis (11/2/2021).

Alasan selanjutnya yang melatarbelakangi alih kelola dana BOS yaitu terkait serapan anggaran. Menurut Umar, setidaknya dalam dua tahun terakhir, serapan BOS madrasah belum optimal, selalu ada anggaran yang tersisa.

“Jujur saja, kita malu bertahun tahun, ketika rapat membahas anggaran di Komisi VIII DPR RI. Mereka bertanya, mengapa minta naik anggaran sementara kita selalu menyisakan anggaran. Tahun 2020 sisa anggaran BOS madrasah mencapai Rp220 miliar. Sangat besar, sayang sekali tidak bisa diserap,” papar Umar.

Di samping itu, lanjut Umar, pemerintah pusat telah menyiapkan aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM) yang dapat membantu memaksimalkan penggunaan dana BOS madrasah.

“Kami yakin, tahun ini BOS Madrasah swasta lebih berdaya guna untuk peningkatan madrasahnya, manajemen dan kualitasnya. Dengan dikelola oleh pusat juga, maka proses kontrol penggunaan BOS madrasah akan jauh lebih mudah,” papar Umar.

Sementara itu, Analis Kebijakan Kanwil Kemenag Yogyakarta, Meiyana Wardani menambahkan, semua stakeholder madrasah patut memahami ketentuan umum BOS madrasah 2021 yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknisnya.

“Ada 13 ketentuan umum yang harus diketahui, semua itu bisa diakses di laman Kemenag, antara lain, pertama Penggunaan BOS harus didasarkan pada e-RKAM dan dilaporkan. Kedua, penggunaan harus berdasarkan skala prioritas. Ketiga, prioritas adalah untuk kegiatan operasional sekolah,” jelas Meiyana.

Lihat juga...