Pengelolaan Mangrove dan Gambut Jadi Strategi Pemerintah Kurangi Emisi

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) optimis Indonesia mampu mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 mendatang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk merealisasikan target tersebut, salah satunya menata kembali pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto mengungkapkan, bahwa pengelolaan mangrove dan gambut adalah solusi berbasis alam bagi pembangunan berkelanjutan. Pasalnya, lahan basah itu merupakan ekosistem kaya karbon yang menyimpan dan menyerap karbon jauh lebih banyak dibanding hutan tropis.

“Pelestarian dan pengelolaan mangrove dan gambut yang tepat dapat mendukung target pengurangan emisi sekaligus mencegah pelepasan emisi yang tersimpan pada kedua ekosistem tersebut,” ujar Arifin dalam siaran pers yang diterima Cendana News, Rabu (10/2/2021).

Bappenas sendiri telah menyusun peta jalan pengelolaan lahan basah yang akan berfungsi sebagai panduan pengelolaan mangrove dan gambut. Peta jalan itu juga disebut sebagai salah satu instrumen pendukung pilar penting pencapaian Visi Indonesia 2045, yakni Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

“Manfaat multiguna dari ekosistem mangrove dan gambut berpotensi besar mendukung sejumlah aspek di dalam pilar ini, seperti pertumbuhan ekonomi, ekonomi kreatif, pariwisata, maritim, ketahanan pangan, air, dan lingkungan. Oleh karena itu, peta jalan pengelolaan lahan basah akan disusun sebagai panduan jangka panjang untuk mendukung pencapaian visi tersebut,” tukas Arifin.

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam menambahkan, bahwa penyusunan dan implementasi peta jalan ini akan dikawal tiga Kelompok Kerja (Pokja) dalam Tim Koordinasi Strategis yang terdiri atas Pokja Perencanaan dan Anggaran, Pokja Sinkronisasi Kebijakan Multi-Pihak, Data, dan Informasi Pendukung, serta Pokja Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

“Penyusunan peta jalan tersebut akan bekerja sama dan berkonsultasi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang telah memiliki strategi, rencana pengelolaan, dan data-data terkait ekosistem mangrove dan gambut seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian,” jelas Medrilzam.

Ia menegaskan, Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah bersifat komplementer dan mendukung sejumlah inisiatif serta strategi terkait mangrove dan gambut yang sudah ada di Indonesia. Kerja sama, koordinasi, dan komitmen para pihak terkait sangat penting agar peta jalan pengelolaan lahan basah dapat berkontribusi terhadap sejumlah target pembangunan berkelanjutan pada 2030.

“Tahun 2030 merupakan momentum penting untuk kita semua melaporkan capaian atas sejumlah komitmen Indonesia kepada masyarakat global. Dalam upaya mencapai TPB/SDGs dan implementasi PRK, langkah untuk menjaga stok karbon dan meningkatkan serapan karbon dalam satu dekade ke depan sangat penting untuk pencapaian komitmen negara demi menjaga kepercayaan dunia dan keberlangsungan dukungan global terhadap inisiatif-inisiatif pembangunan ke depan,” pungkas Medrilzam.

Lihat juga...