Penyeragaman Padi Sebabkan Pangan Lokal NTT Ditinggalkan

Editor: Koko Triarko

KUPANG – Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diminta mengembangkan pangan lokal yang telah ada di hampir di semua wilayah dan terancam hilang akibat politik berasisasi. Penyeragaman tanaman padi untuk semua wilayah di Indonesia, menyebabkan para petani mulai meninggalkan pangan lokal yang sejak dahulu ditanam turun-temurun oleh petani untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

“Pemerintah perlu mengedepankan budi daya pangan lokal yang sesuai dengan kondisi geografis di NTT, “ saran Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, saat dihubungi Cendana News, Senin (8/2/2021).

Dikatakan Umbu Wulang, hal ini dilakukan untuk menghindari kerawananan pangan dan ketergantungan pangan dari daerah lain. Dia menyebutkan, tanaman pangan lokal banyak yang sudah terbukti tahan terhadap serangan hama penyakit dan kondisi iklim serta tanah di daerah tersebut.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, saat ditemui di kantor Walhi NTT di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Selasa (19/1/2021). –Dok: CDN

Umbu Wulang juga menyebutkan, padi tidak terlalu cocok dikembangkan di NTT yang kebanyakan merupakan petani lahan kering, kecuali petani padi sawah.

“Petani di NTT lebih banyak merupakan petani lahan kering yang menanam padi saat musim hujan. Lebih baik petani disarankan menanam padi dan jagung menggunakan benih lokal dari pada menanam benih bantuan pemerintah,” ucapnya.

Umbu Wulang menambahkan, sejak dahulu petani di NTT banyak yang menanam padi, jagung, sorgum dan jewawut dari benih lokal, karena lebih tahan terhadap serangan hama penyakit dan cocok dengan kondisi tanah.

Bantuan benih dan beras yang diberikan pemerintah kepada petani mengakibatkan para petani mulai menanam benih dari luar, sehingga benih lokal pun hilang.

“Saat ini baru kita di NTT mulai gencar mengembangakan sorgum kembali. Padahal, tanaman ini sejak dahulu ditanam di hampir semua wilayah di NTT dan menjadi salah satu pangan lokal yang dikonsumsi, selain padi dan jagung,” ucapnya.

Umbu Wulang juga meminta perlunya memperkuat dan memperluas desa berketahanan, berkemandirian, berkedaulatan dan berkeamanan dalam urusan pangan.

Selain itu, harapnya, perlu diversifikasi pangan berbasis komunitas dan penguatan teknologi pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Ia juga mengharapkan agar mengedepankan perlindungan dan penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh komunitas rakyat.

“Kita harus mencegah dan menghentikan alih fungsi kawasan penyangga pangan rakyat. Misalnya, penghentian alih fungsi kawasan pertanian, peternakan untuk kepentingan lain,” tegasnya.

Umbu Wulang juga menginginkan danya mekanisme kebijakan pemerintah untuk perlindungan petani dan peternak dari keterancaman kehilangan lahan, gagal tanam dan gagal panen.

Sementara itu pegiat sorgum, Maria Loretha, mengatakan, pemerintah provinsi  NTT sudah mulai ada kepedulian dengan mengalokasikan penanaman sorgum di beberapa kabupaten di NTT.

Mari menyesalkan masih minimnya peran Dinas Pertanian di setiap kabupaten dan kota untuk selalu memberikan sosialisasi dan dukungan kepada petani agar menanam sorgum.

“Sorgum sebagai salah satu pangan lokal yang sudah terbukti tahan terhadap serangan hama penyakit. Sorgum juga sangat cocok dikembangkan di NTT yang tergolong gersang dan minim air,” ucapnya.

Lihat juga...