Perbaikan Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemprov Jabar Siapkan Rp10 Miliar

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rhushanul Ulum, mengatakan provinsi akan mengalokasi Rp10 miliar untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 21 kilometer di wilayah Kabupaten Bekasi. Alokasi tersebut melalui pergeseran anggaran yang tidak bisa direalisasikan.

Kang Uu, sapaan akrab Mantan Bupati Tasik itu, mengaku akan segera meminta izin ke gubernur terkait pergeseran anggaran sebesar Rp10 miliar guna melakukan perbaikan total jalan Cikarang-Cibarusah tahun 2021.

“Jalan milik provinsi di Bekasi, tidak cukup hanya pada pemeliharaan saja. Tapi harus ada perbaikan total di beberapa titik,” ungkap Kang Uu, saat meninjau Jalan Raya Cikarang-Cibarusah di Depan Pasar Serang Cikarang, Senin (15/2/2021).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rhushanul Ulum, meninjau jalan provinsi di Kabupaten Bekasi, Senin (15/2/2021). -Foto M. Amin

Kang Uu, menegaskan, pergeseran anggaran sebesar Rp10 miliar tersebut akan dialokasikan di tahun 2021 juga. Artinya anggaran tersebut menjadi yang kedua untuk penyelesaian pembangunan jalan milik provinsi di wilayah Bekasi.

Menurutnya, selama ini Pemprov Jabar terkait pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 21 kilometer di Kabupaten Bekasi, sudah rutin di anggarkan Rp60 juta/Kilometer dikalikan 21 kilometer dan sampai tahun ini.

“Tapi sekarang akan ada penambahan saya sudah meminta Dinas PU untuk segera melakukan pergeseran anggaran pada titik yang tidak mungkin direalisasikan agar digeserkan untuk pebaikan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Kang Uu, melakukan tinjauan jalan milik provinsi di Bekasi atas laporan dari DPRD Kabupaten dan setelah melihat langsung kondisi jalan tidak hanya pada pemeliharaan saja. Tapi harus ada tambal beton di beberapa titik terutama di depan pasar.

Ia menyampaikan, selama ini Pemprov Jabar sudah tiga kali menganggar untuk peningkatan jalan dibesarkan dirigis dan dilebarkan. Namun diakuinya kendala pada pembebasan lahan.

“Pemkab Bekasi sendiri sudah berkolaborasi,  sudah hampir tiga tahunan dianggarkan tapi belum selesai. Maka tadi DPRD Kabupaten Bekasi akan membuat surat resmi pembebasan lahan di anggap selesai. karena DPRD sudah menyatakan semua sudah sepakat semua ganti untung masyarakat tidak ada keberatan satu dari teknis yang ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu dia meminta instansi atau perusahaan apapun yang memanfaatkan lahan tersebut, untuk lalu lintas apapun pertama masalah PDAM dan telkom, tiang listrik, harus diselesaikan agar tidak terjadi bongkar pasang kedepannya.

“Terpenting saya minta kepada masyarakat tolong jalan dipelihara oleh masyarakat kalo ada dalam pelaksanaanya salah maka tegur, tapi harus mendasar. sehingga pembangunan dan bangunan bisa bermanfaat dnegan baik,” pintanya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Holik Qodratullah, yang ikut dalam peninjauan jalan milik provinsi mengatakan berterimakasih atas respon positif Jabar terkait laporan yang telah disampaikan. Namun demikian masih belum sebanding dengan pajak kendaraan bermotor daerah Kabupaten yang disetorkan di tingkat provinsi.

“Harus dipahami, Kabupaten Bekasi menyetor anggaran untuk provinsi dari pajak kendaraan bermotor hampir triliun rupiah. Ini jalan milik provinsi di Bekasi, yang menjadi lalulintas pengendara,” ujar Holik.

Dia memaklumi untuk pembangunan lainnya, harus melalui pengajuan sebelumnya. Tapi terkait jalan seyogyanya milik provinsi harusnya bisa mendapat perhatian karena besaran pajak kendaraan bermotor yang disetor cukup tinggi.

“Nilai dari pajak kendaraan bermotor untuk Jawa Barat dari Bekasi, hampir Rp2 triliun setiap tahun. Sementara dana bagi hasilnya dibagi dua, kabupaten diketahui mendapat Rp871 miliar. Artinya masih ada Rp1,1 triliun lebih uang masih aman,” tandasnya

Lihat juga...