Perlu Peran Aktif Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Longsor

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Bencana longsor yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, menunjukkan pentingnya mitigasi bencana longsor oleh semua pihak. Bukan hanya pemerintah sebagai pemegang kebijakan pembangunan, tapi juga peran aktif masyarakat dalam melakukan pantauan dan awareness pada kondisi daerahnya.

Peneliti Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Hendy Setiawan, ST, M.Eng, PhD, menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi bencana longsor dan bencana ikutannya. Jika tidak bisa mencegah bencananya maka bisa mengurangi exposure-nya dengan melakukan mitigasi bencana. Baik dengan kebijakan yang berbasis pada penelitian dan peran aktif masyarakat dalam membangun awareness pada daerahnya.

Ia memaparkan tiga aspek longsor, yaitu faktor antecedent (faktor pendahulu), faktor pengontrol dan faktor pemicu utama.

“Faktor pendahulu dan faktor pengontrol ini adalah apa yang ada di alam. Apakah itu kondisi alam seperti hujan atau gempa. Serta kondisi geografi dan geologi suatu daerah,” urai Hendy dalam serial edukasi online bencana geologi, Rabu (17/2/2021).

Tapi yang lebih penting adalah faktor pemicu utamanya. Yaitu, hujan intensitas tinggi, berdurasi lama dan kontinyu, getaran gempa bumi yang bermagnitude lebih dari 4, kombinasi hujan dan gempa bumi serta aktivitas manusia.

“Sebagai contoh, kasus terbaru adalah longsor yang terjadi di Cimanggung Sumedang dimana tercatat 42 korban jiwa, 9 hilang, 29 rumah rusak dan ratusan orang harus mengungsi,” kata Hendy.

Jika dilihat dari sisi atas, terlihat memang ada pemukiman padat, walaupun belum teridentifikasi apakah itu perumahan atau pemukiman berkembang, yang menyebabkan air hujan yang turun ke permukaan tanah tidak serta merta terdistribusi dengan simultan hingga membentuk lintasan air.

“Melihat dari foto sebelum dan sesudah longsor, pada aspek topografi terlihat ada corak aliran alamiah yang menyebar. Sehingga saat ada pemukiman, aliran ini tidak terserap akibat berkurangnya lahan penyerapan sehingga air di permukaan menumpuk di lereng jenuh. Atau bisa dikatakan terbentuk lintasan air berlebih yang akhirnya menyebabkan longsor,” urainya.

Hendy menegaskan dari beberapa kasus longsor yang dianalisanya, terlihat pentingnya evaluasi pada program pembangunan yang berbasis pada topografi wilayah dan analisa geografis.

“Kalau kita bisa mengambil contoh infrastruktur pengamanan longsor di Jepang, harus diakui bahwa struktur tersebut memakan biaya mahal. Dan kendala di Indonesia itu biasanya kekurangan dana. Jadi solusinya adalah mengurangi exposure-nya,” ujarnya.

Pengurangan exposure ini bisa dilakukan dengan early warning system (sistem peringatan dini) yang merupakan penggabungan pertanda alam dengan komunikasi, koordinasi dan kebijakan.

“Contohnya, jika ada pertanda alam seperti, retak, geser atau amblas maka dilakukan evaluasi pada masyarakat sekitarnya. Agar aware bahwa lingkungan mereka rawan longsor dan pada pemegang kebijakan akan diberikan input sebagai bahan pembuat kebijakan,” tandasnya.

Hendy menjelaskan dalam sub sistem peringatan dini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

“Pertama, dilakukannya survei hidrologi, geologi, ketekniksipilan, tata ruang, kelembagaan, sosial, budaya dan ekonomi. Jika ini sudah dilakukan, baru kita lakukan sosialisasi ke masyarakat seraya melakukan pembentukan tim siaga bencana,” ujarnya.

Saat tim siaga bencana sudah terbentuk, maka dimulai pembuatan peta risiko longsor, peta risiko banjir, jalur evakuasi dan penyusunan protap evakuasi.

“Baru dibangun instalasi alat deteksi dini, training operasi dan gladi evakuasi. Di sini peran aktif masyarakat sangat penting. Karena mereka lah garda terdepan dalam pengoperasian dan pemeliharaan alat dan sistem di lapangan,” pungkasnya.

Lihat juga...