Persoalan Lahan Hambat Normalisasi Sungai Beringin Semarang

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Normalisasi Sungai  Beringin, menjadi solusi untuk mengatasi bencana banjir di wilayah Mangkang Kecamatan Tugu Kota Semarang. Terlebih penyebab utama banjir di daerah tersebut, karena tanggul jebol akibat tidak mampu menampung debit air di Sungai Beringin.

“Normalisasi Sungai Beringin mendesak dilakukan, karena sungai tersebut kerap meluap, bahkan hampir setiap tahun. Akibatnya, warga di wilayah Mangkang dan sekitarnya, sering terdampak banjir,” papar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Sih Rianung saat dihubungi di Semarang, Rabu (3/2/2021).

Terakhir, banjir akibat jebolnya tanggul sungai Beringin terjadi pada Rabu (2/12/2020) malam, yang mengakibatkan ratusan rumah di wilayah Mangkang Wetan, Mangkang Kulon dan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Rianung memaparkan, saat ini progres normalisasi pun sudah dilakukan, namun pihaknya masih terkendala terkait pembebasan lahan warga.

Lebih lanjut dijelaskan, sebenarnya pembebasan lahan tahap pertama telah selesai. Namun dikarenakan adanya review Detail Engineering Design (DED) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, sehingga dilakukan penambahan wilayah sungai yang dilakukan normalisasi.

“Total kebutuhan lahan untuk normalisasi sungai Beringin sekitar 18 hektar. Lahan yang telah dibebaskan sekitar 7,8 hektare, sehingga ada 10,2 hektare lahan yang belum terbebaskan. Kebutuhan ini sudah dikomunikasikan dengan warga sekitar. Nanti kalau sudah ada kepastian kajian lingkungan, kami melakukan penetapan peta lokasi dan peta bidang,” lanjutnya.

Di lain sisi, pihaknya juga terkendala dengan anggaran yang diperlukan untuk pembebasan lahan tersebut. Sebagai gambaran, pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp 82 miliar untuk membebaskan lahan seluas 10,2 hektar, dengan asumsi harga tanah di wilayah tersebut Rp 800 ribu per meter.

“Anggaran yang kita alokasikan untuk pembebasan lahan Rp 95 miliar, namun angka tersebut untuk pembebasan secara keseluruhan, yang mencakup sejumlah wilayah,” tandasnya.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto saat dihubungi di Semarang, Rabu (3/2/2021). -Foto Arixc Ardana

Terkait persoalan tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto berharap ada skala prioritas yang mendesak untuk segera dilakukan.

“Normalisasi Sungai Beringin ini sifatnya mendesak karena terkait upaya pencegahan bencana alam, khususnya banjir. Terkait pembebasan lahan, karena saat ini hanya tersedia Rp 95 miliar, kami mendorong DPU untuk melaksanakan yang lebih prioritas,” terangnya.

Secara keseluruhan anggaran untuk pembebasan lahan guna normalisasi sungai Beringin mencapai Rp 450 miliar, namun penganggarannya dilakukan secara bertahap.

Terpisah, Walikota Semarang Hendrar Prihadi berharap, masyarakat dapat mendukung upaya normalisasi Sungai Beringin tersebut, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

“Menuntaskan persoalan banjir di Kota Semarang tidak dapat diupayakan oleh satu pihak saja, semua harus nyengkuyung. Misalnya di Sungai Beringin ini, Pemerintah Kota Semarang ambil bagian, Pemerintah Pusat ambil bagian, sedulur-sedulur warga Kota Semarang di sekitar Sungai Beringin, juga harus ambil bagian, dengan mendukung pembangunan. Maka harapannya tidak muncul persoalan-persoalan seperti pembebasan lahan,” tandasnya.

Lihat juga...