PGRI Jateng: Peta Jalan Pendidikan Harus Sesuai UUD 1945

Editor: Koko Triarko

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Dr. Muhdi, SH., M.Hum., saat dihubungi Kamis (4/2/2021). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Kebijakan pendidikan di Indonesia sering terjadi perubahan, terutama seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, kerap menimbulkan kesulitan dan penyesuaian baru, sehingga pendidikan tidak berkembang sesuai harapan.

“Agar potensi tersebut tidak terus terjadi, maka Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 menjadi hal yang baik dan didukung, namun hal tersebut harus dirancang secara komprehensif dan sesuai tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,” papar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Dr. Muhdi, SH., M.Hum., saat dihubungi, Kamis (4/2/2021).

Sejauh ini, pihaknya mengaku belum menerima naskah akademik terkait peta jalan pendidikan tersebut, masih sebatas soft copy, sehingga masih menunggu.

“Namun dari naskah dalam bentuk power point tersebut, setelah kita baca, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Misalnya, visi membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul dan seterusnya, ternyata tidak ada kata ‘mencerdaskan’, padahal ini termuat dalam Mukadimah UUD 1945,” terangnya.

Catatan lainnya, dalam draft Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, disebutkan memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian, yang meliputi penyederhanaan konten materi. Termasuk fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter berbasis kompetensi dan fleksibel.

“Strategi tersebut tidak bisa digeneralisasi untuk semua jenjang pendidikan, sebab masing-masing berbeda. Strategi pengembangan kurikulum pendidikan dasar berbeda dengan sekolah menengah,” lanjut Muhdi.

Hal tersebut karena pendidikan sekolah menengah harus mempersiapkan siswa belajar di perguruan tinggi. Jika kurikulum tersebut disederhanakan, termasuk kontennya, Mudi menilai akan berdampak pada penguasaan materi yang diperlukan di perguruan tinggi.

“Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi, mensyaratkan penguasaan materi dasar dan kemampuan belajar yang baik dari sekolah menengah. Pembedaan ini juga terlihat jelas pada kurikulum pendidikan dasar – menengah, di banyak negara maju,” terangnya.

PGRI Jateng juga melihat, dalam draft tersebut disampaikan, bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, perlu memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan fasilitas pelatihan, penilaian serta mengembangkan komunitas atau platform pembelajaran.

“Selama ini, pemerintah mengangkat guru-guru yang belum tersertifikasi. Sementara pada saat yang sama, lulusan PPG tidak segera diangkat. Maka, untuk itu perlu adanya kebijakan lintas kementerian untuk menyelesaikan persoalan ini,” terangnya.

Pihaknya juga menyoroti soal program PPG. Seharusnya saat ini Kemendikbud sudah fokus pada PPG prajabatan, namun realitanya saat ini masih ada sekitar 2 juta guru yang belum tersertifikasi.

“Kapasitas PPG dalam jabatan, saat ini tidak sampai 40 ribu orang. Bagaimana melakukan sertifikasi guru yang jumlahnya sekitar 2 juta orang? Untuk itu, diperlukan kebijakan untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” lanjutnya.

Pihaknya juga menyoroti terkait strategi peningkatan kualitas guru. Saat ini, belum ada strategi tentang pengembangan profesi berkelanjutan yang berkaitan dengan karir guru.

“Kita berharap, Peta Jalan Pendidikan tersebut dapat memberi arah, bagaimana strategi pengembangan penyelenggaraan pendidikan bisa dilaksanakan dengan baik,” tandasnya Muhdi.

Disampaikan juga, bahwa pandangan PGRI Jateng tersebut juga sudah disampaikan kepada Pengurus Besar (PB) PGRI Pusat, termasuk melalui fokus grup diskusi (FGD) Peta Jalan Pendidikan-PB PGRI, yang digelar secara daring, pada Selasa (2/2/2021), untuk ditindak lanjuti.

Sebelumnya, Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menandaskan pihaknya terus berupaya memajukan pendidikan nasional, termasuk memperjuangkan aspirasi guru dan tenaga kependidikan (GTK).

“Salah satunya, PGRI juga melakukan kajian terhadap roadmap pendidikan atau Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 yang tengah disusun Kemdikbud,” paparnya.

Dijelaskan, seluruh pengurus PGRI se-Indonesia telah ikut turut urun rembuk menyampaikan pikiran terkait peta Jalan Pendidikan Pendidikan yang tengah disusun tersebut. Termasuk juga meminta pendapat dan kajian dari berbagai pakar.

“Kajian dari berbagai perspektif ini, akan kami sampaikan kepada kemdikbud, insyaallah ke presiden, akan kita kirim ke DPR, khususnya Komisi X, agar ini menjadi sebuah penyempurnaan,” tandas Unifah.

Lihat juga...