PJJ Berkepanjangan, Anak-anak Rentan Putus Sekolah

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan salah satu solusi terbaik dalam mempertahankan proses belajar mengajar peserta didik di masa pandemi Covid-19. Namun, apabila metode tersebut berlangsung terlalu lama, maka potensi anak putus sekolah semakin rentan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Haris Iskandar mengungkapkan, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, pertama karena mereka terpaksa harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga.

Yang kedua, banyak orangtua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.

Di samping berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, PJJ yang berkepanjangan juga dinilai dapat menghambat tumbuh kembang anak. Menurut Haris, ada dua faktor yang menyebabkan hal itu, pertama karena adanya kesenjangan capaian belajar. Kedua, ketidakoptimalan pertumbuhan.

“Masalah ini utamanya disebabkan oleh perbedaan akses kualitas dan kuantitas selama PJJ,” tandasnya dalam webinar bertajuk Tetap Asik Sekolah di Masa Pandemi, Kamis (25/2/2021).

Selain itu, PJJ juga disebut bisa menciptakan tekanan psikologis dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu diakibatkan minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar, serta bisa menyebabkan stres pada anak.

“Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Inilah serangkaian dampak negatif yang perlu ditangani secara kolektif selama pandemi. Tapi yang terpenting kita berharap pandemi segera berakhir dan kita bisa melangsungkan pembelajaran tatap muka,” ujar Haris.

Berdasarkan hasil monitoring awal yang dilaksanakan United Nations Children’s Fund (UNICEF) ditemukan, sedikitnya ada 938 atau 1 persen anak Indonesia usia 7 sampai 18 tahun mengalami putus sekolah akibat dampak pandemi Covid-19.

Monitoring awal ini kita lakukan bersama Kementerian Desa kepada 145 ribu keluarga, yang tercakup di 1.104 desa di 347 kabupaten di 33 provinsi. Monitoring ini juga terbatas pada keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa,” terang UNICEF Chief of Education, Hiroyuki Hattori pada forum yang sama.

UNICEF sendiri menyarankan agar pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan, untuk meminimalisir potensi peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia.

“Kami sangat siap membantu pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, tentunya dengan memenuhi protokol kesehatan yang aman. Sebab secara global, diperkirakan ada 290 juta anak berpotensi putus sekolah akibat pandemi ini,” pungkas Hiroyuki.

Lihat juga...