Potensi Pertentangan Hukum dalam Pelaksanaan ‘Food Estate’

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pantauan pada Area of Interest (AOI) Food Estate berpotensi bertentangan dengan beberapa hukum yang berlaku. Dan keterlibatan pengamat lingkungan untuk pembahasan, dinyatakan oleh Greenpeace Indonesia, ditolak.

Juru Kampanye Greenpeace, Arie Rompas, menyatakan, berdasarkan data AOI Food Estate memiliki luasan 3,6 juta hektare yang tersebar di Papua 3,2 juta hektare, Kalimantan Tengah 311 ribu hektare, Sumatera Utara 61 ribu hektare dan Sumatera Selatan 32 ribu hektare.

“Paling tidak ada lima hal secara aspek hukum yang bertentangan. Yang pertama itu adalah regulasi penyediaan lahan Food Estate bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan,” kata Arie dalam konpers online WALHI, Rabu (17/2/2021).

Yang berikutnya, terkait permasalahan penyusunan dan implementasi KLHS, yang dinyatakannya terkesan buru-buru.

“Dibikinnya dengan metode cepat. Baru kemarin ada pembahasan. Sementara program sudah berjalan. Penyusunannya tidak transparan dan saat kami ingin berpartisipasi ditolak. Dinyatakan bahwa sifatnya tertutup. Bagaimana itu, pembahasan lingkungan tapi tidak menyertakan pengamat,” ujarnya.

Ia juga menilai, dengan menjadikan Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) membuka celah untuk mengakali tata ruang dan pendanaan.

“Dengan alasan pandemi dan perbaikan akhirnya, dana yang digelontorkan tidak dapat dipantau. Akhirnya tidak tahu apakah tepat atau tidak,” tutur Arie lagi.

Dan terakhir, Arie menyebutkan program Food Estate ini bertentangan dengan Moratorium Hutan, Program Reforma Agraria dan Perhutanan Nasional.

“Bahkan pada kasus di Sumatera Utara, ada potensi akan melanggar hutan adat,” pungkasnya.

Lihat juga...