Prediksi Sutami ‘Jawa Tenggelam’ Makin Nyata

Jurnalis: Koko Triarko

JAKARTA – Banjir dan tanah longsor yang sering terjadi sekarang di berbagai daerah, sudah jauh hari diprediksi oleh seorang insinyur sipil zaman Orde Baru. Prediksi itu pun sudah direspons cepat dan strategis oleh Presiden Soeharto. Antara lain dengan membuat program transmigrasi, pembangunan bendungan atau waduk, hingga membentuk kementerian lingkungan hidup.

Program transmigrasi dan banyaknya pembangunan waduk atau bendungan di era Presiden Soeharto, ternyata tidak hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan pemenuhan ketahanan pangan. Melainkan juga merupakan jawaban, atas adanya ancaman bencana ekologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim.

Mohammad Mukrom As’ad, legislator di zaman Orde Baru, mengungkapkan prediksi bencana alam yang mungkin melanda Pulau Jawa sudah diprediksikan oleh Prof. Ir. Soetami (Sutami), Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Pembangunan I (1968), semasa Presiden Soeharto.

Menurut Mukrom, Sutami pada sekitar 1970-1980-an sudah memprediksikan, bahwa 50 tahun lagi Pulau Jawa bisa tenggelam dan menjadi padang pasir, jika tidak dilakukan langkah-langkah yang fundamental.

Mukrom dalam wawancara online bersama tim Cendana News, Kamis (25/2/2012), mengaku membaca disertasi Sutami di sebuah koran, saat dirinya masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat periode kedua, pada 1977. Kemudian pada 1982, Mukrom hijrah ke Jakarta menjadi anggota DPR RI.

“Pada sekitar tahun-tahun itulah ketika saya masih di Bandung, disertasi itu diterbitkan di sebuah koran. Disertasi itu untuk mengambil gelar doktor dalam ilmu kewilayahan, sebagai bagian ilmu lingkungan hidup,” jelas Mukrom yang kini sudah berusia 77 tahun.

Dijelaskan Mukrom, disertasi itu menjadi sangat menarik karena saat itu Sutami sudah dikenal genius, sudah pernah menjabat sebagai Dirut Hutama Karya, arsitek dalam pembangunan Jembatan Semanggi di zaman Presiden Soekarno, hingga terlibat dalam pembangunan gedung Conefo pada 1965, yang di masa Orde Baru menjadi gedung DPR/MPR RI.

Sebagai insinyur yang genius, Sutami yang sejak pemerintahan Soekarno sudah menjadi tokoh kunci dari setiap proyek-proyek strategis nasional, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto juga dipercaya menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Selama menjabat Menteri PU, Sutami banyak memimpin proyek besar seperti pembangunan waduk, saluran irigasi tersier dan pembangkit tenaga listrik.

Mukrom mengatakan, keterlibatan Sutami dalam setiap proyek pembangunan di masa Orde Baru, sebenarnya juga merupakan respons cepat dan strategis Presiden Soeharto terhadap disertasi Sutami soal prediksi Pulau Jawa.

“Bahwa setelah disertasi beliau (Sutami), Pak Harto membentuk departemen transmigrasi sebagai respons terhadap prediksi itu. Dan, dilakukanlah transmigrasi besar-besaan yang di Jawa disebut ‘bedhol desa’, ke Sumatera dan Kalimantan,” kata Mukrom.

Menurut Mukrom, program transmigrasi dilakukan besar-besaran agar kepadatan pulau Jawa bisa seimbang dengan lahan yang tersedia. Jika tidak, maka di tempat-tempat yang tidak boleh ditempati akan ditempati, dan pasti akan timbul masalah.

Misalnya, daerah aliran sungai yang bisa menyebabkan banjir, lereng-lereng bukit dengan potensi longsor, pinggiran pantai yang bisa merusak hutan bakau penahan air laut, yang kemudian bisa menyebabkan banjir rob.

“Sekarang terbukti. Banjir dan tanah longsor terjadi di mana-mana. Juga banjir rob seperti di Tegal, Semarang dan sebagainya,” cetus Mukrom.

Kendati pada era reformasi 1998 banyak kalangan kemudian menilai adanya banyak kerusakan lingkungan, Mukrom menegaskan, bahwa di zaman Presiden Soeharto lingkungan dan kelestarian alam sudah menjadi isu penting yang ditindak-lanjuti dengan langkah-langkah nyata dan strategis.

“Bahkan tidak cukup hanya dengan membuat departemen transmigrasi, Pak Harto juga membentuk kementerian kependudukan dan lingkungan hidup, dan menunjuk Prof. Emil Salim sebagai menterinya,” kata Mukrom.

Mukrom menolak, jika program transmigrasi disebut menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan lingkungan atau berkurangnya hutan lindung, dengan adanya kegiatan pembukaan lahan.

Mukrom menegaskan, transmigrasi dilakukan dengan pembukaan lahan secara terukur dan terencana. Tiap kepala keluarga diberikan lahan seluas 2 hektare, dan lahan-lahan tersebut ditanami tanaman-tanaman produktif seperti karet. Juga menjadi lahan persawahan yang hingga kini sangat bermanfaat.

Mukrom menyebut, kampung halamannya di Ogan Ilir, Tanjung Lubuk, Sumatera Selatan, juga merupakan kampung penerima warga transmigrasi dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

“Lumbung pangan di Sumatera Selatan dihasilkan dari kampung-kampung transmigrasi itu. Jadi, kalau ditanya manfaat transmigrasi, saya sendiri sebagai warga kampung penerima warga transmigran, sangat mengakui. Warga kampung saya yang dulu hanya mengenal sawah tadah hujan, sejak adanya waduk dan warga transmigran, bisa panen padi setahun dua-tiga kali,” kata Mukrom.

Demikian pula dengan daerah-daerah transmigran lainnya, seperti di Lampung, Jambi dan lainnya, demikian Mukrom, sembari menyampaikan harapan, agar sekiranya program-program baik di masa Orde Baru bisa dilanjutkan.

“Yang baik bisa ditiru, yang jelek jangan. Sesuai ajaran agama kita, yang baik-baik saja yang diingat, yang baik diceritakan dapat pahala. Jangan apriori, karena malah tidak bisa dapat ilmu,” tutup Mukrom, yang semasa dulu pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi PPP pada 1982, dan 1987 menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan pada 1992 dan 1997 kembali menjadi anggota DPR RI, dan pada 1998 bekerja di BPK hingga pensiun di masa reformasi.

Lihat juga...