Presiden Soeharto Langsung Respons Disertasi Ir Sutami dengan Bentuk Dua Departemen

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Konsen dalam menjaga lingkungan hidup, sudah dilakukan di masa Presiden ke-2 RI, HM Soeharto, melalui pemerataan penduduk, dengan program transmigrasi ke beberapa wilayah, meliputi Kalimantan dan Sumatera.

Tidak berselang lama dari pembentukan Departemen Transmigrasi, lahirlah Departemen Lingkungan Hidup yang langsung menunjuk Prof Emil Salim selaku menteri sebagai koordinator teknis di masa itu.

Menurut Moh Mukrom As’ad, mantan anggota DPR, anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan BPK RI era orde baru, pembentukan Departemen Lingkungan Hidup cikal bakal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang, adalah rentetan dari pemikiran Ir Sutami yang memprediksi Pulau Jawa tenggelam 50 tahun kedepan, dari penulisan desertasinya 40 tahun silam.

Keseriusan Presiden ke-2 RI HM Soeharto dalam merespons pemikiran Ir. Sutami dalam prediksinya yang ditulis melalui desertasi Doktornya itu tidak hanya membentuk Departemen Transmigrasi, tapi dibarengi dengan terbentuknya departemen Lingkungan Hidup agar berdampingan.

“Tak tanggung-tanggung, Bapak Soeharto langsung memilih Prof Emil Salim, sebagai salah satu manusia terbaik masa orde baru, untuk menangani persoalan lingkungan hidup,” kisah Mukrom kepada Cendana News, Kamis (25/2/2021).

H.M Soeharto menaruh harapan besar untuk pemerataan penduduk dalam melaksanakan pemerataan pembangunan berbasis ketahanan lingkungan hidup di Indonesia. Karena ketika itu penduduk di Pulau Jawa sudah terjadi kepadatan yang luar biasa dibanding wilayah lain di Indonesia.

Andai kata program transmigrasi tidak dilaksanakan betapa padatnya Pulau Jawa saat ini. Tapi sayang, semua program transmigrasi tersebut setelah reformasi tidak dilanjutkan. Tidak ada lagi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah.

“Jika setelah reformasi bisa dilanjutkan tentunya terjadi pemerataan, tidak seperti sekarang pembangunan tol dilakukan untuk yang banyak mengurangi ruang terbuka, sawah tergerus, pertanian berkurang, irigasi banyak berubah tidak terjaga hingga berdampak pada banjir karena saluran menyempit,” jelasnya mengakui bahwa semua program Orde baru terputus sejak reformasi.

Program Bimbingan Massal (Bimas) ataupun intensifikasi massal (Inmas) era H.M Soeharto menjadi satu nafas hingga sukses menciptakan swasembada pangan tidak berlanjut. Lahan pertanian berkurang berubah menjadi industrialisasi dan sawah tumbuh menjadi perumahan karena semua kepadatan penduduk yang tidak merata.

“Pembuatan tol dan lainnya itu tujuannya untuk mempermudah, akibat kepadatan penduduk yang terjadi. Sekarang Indonesia kalah dengan Thailand di bidang hultikulturanya. Kenapa tidak diambil yang baiknya di program masa lalu, karena program transmigrasi itu memindahkan petani yang sudah sukses di Pulau Jawa dan Bali ke wilayah lain untuk mempertahankan ketahanan pangan tujuannya,” kata Mukrom.

Ia berharap pemimpin negara bisa membaca lagi desertasi Ir Sutami, tentang tenggelamnya pulau Jawa untuk dipelajari lagi pemikirannya, agar ditindaklanjuti jika masih diperlukan.

“Mohon sekarang dibaca lagi desertasi itu, kalau tidak mau mengikuti program orde baru melalui transmigrasi, harusnya baca lagi desrtasi Ir Sutami itu. Saya sarankan itu dibaca lagi jika tidak mau mengikuti yang lalu,” paparnya mengaku bahwa prediksi Ir Sutami dalam desertasinya sekarang sudah hampir terbukti.

Banjir dan longsor terjadi di mana-mana di Pulau Jawa, ada baiknya pemerintah sekarang membaca lagi desertasi Ir Sutami 40 tahun silam. Apa yang baik bisa diambil dan diterapkan, salah satunya tentang skenario pembangunan berbasis ketahanan lingkungan yang terputus setelah reformasi.

Lihat juga...