Rehab Rumah tak Layak Huni Perlu Perhatikan Faktor Kesehatan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tahun anggaran 2021 mengalokasikan dana sebesar Rp7,9 miliar untuk pekerjaan rehab rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa wilayah.

“Iya memang ada dana untuk rehab rumah tidak layak huni dilihat dari berbagai aspek termasuk aspek kesehatan,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Sikka, NTT,  Femmy Bapa, saat dihubungi Cendana News, Jumat (19/2/2021).

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Sikka, NTT, Femmy Bapa saat ditemui di kantornya, Kamis (28/1/2021). Foto: Ebed de Rosary

Femmy menyebutkan, ada beberapa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan sesuai kriteria rumah yang tidak layak huni sehingga bisa mendapatkan dana perbaikan.

Dia mengatakan, misalnya saja ventilasi udara dan jendela tidak memenuhi syarat, lantai rumah harus kedap air dan mudah dibersihkan, ruang untuk dapur juga harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap.

“Intinya dari penggunaan bahan bangunan, penataan ruang di dalam rumah, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, air, limbah dan lainnya, harus sesuai dengan standar kesehatan,” ungkapnya.

Femmy mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan rumah yang diusulkan dan dilihat apakah memang tidak layak sesuai standar kesehatan sehingga harus direhab.

Disebutkannya, anggaran disiapkan sebesar Rp7,9 miliar yang dialokasikan untuk 485 unit rumah yang tersebar di 18 kecamatan dan 47 kelurahan atau desa yang ada di Kabupaten Sikka.

“Dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ada swadaya masyarakat juga dengan menyediakan material lokal seperti batu dan pasir,” ungkapnya.

Femmy menyebutkan, penerima bantuan harus sudah menyediakan material lokal terlebih dahulu baru pemerintah membantu dana untuk pembangunannya sesuai kebutuhan.

Dia berharap dengan adanya program ini maka rumah yang tidak layak huni terlebih dari aspek kesehatan bisa menjadi lebih baik dan nyaman untuk ditempati bersama keluarga.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu terlebih masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Juga bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas rumah agar layak sesuai standar kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Marinus Moa selaku Kepala Desa Wolomapa, Kecamatan Doreng mengakui, desanya mendapatkan alokasi bantuan rehab bagi 11 rumah yang tidak layak huni.

Marinus menyebutkan, di desanya berdasarkan pendataan yang dilakukan terdapat 95 rumah yang tidak layak huni sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan.

“Saya berharap agar setiap tahun ada program rehabilitasi rumah masuk  desa. Kami juga sudah menganggarkan membangun 3 rumah tidak layak huni, tetapi dananya terpakai untuk penanganan Covid-19,” ucapnya.

Lihat juga...