SDC: Data Penerima BLT UMKM di Bekasi Harus Dievaluasi

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Skill Development Center (SDC) Kota Bekasi, Jawa Barat, menyoroti program bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) banyak tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan tahun 2020.

Saat ini diketahui, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) melanjutkan program tersebut untuk tahun 2021. Untuk itu diminta pemerintah melakukan evaluasi terkait penerima bantuan sebesar Rp2,4 juta tersebut.

“Program BLT bagi pelaku UMKM, dilanjut. Harus ada evaluasi lagi, karena banyak tahun lalu tidak tepat sasaran. Contohnya seperti ada satu usaha mendapat dua bantuan, penjual gerobak dan pemiliknya,” ujar Aji Syabana, Ketua SDC Kota Bekasi, kepada Cendana News, Selasa, (9/2/2021).

Dikatakan penekanan harus ada evaluasi, karena dana BLT UMKM harus jadi catatan jangan hanya terkesan, lepas kewajiban saja. Karena judul bantuan itu sendiri ditujukan sebagai tambahan modal kerja bagi para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, bantuan dana BLT bagi pelaku UMKM tidak ada evaluasi, seakan menjadi bantuan sosial. Padahal tujuan bantuan itu sendiri sebagai tambahan modal usaha mendukung pelaku UMKM bisa berkembang.

“Sekarang bantuan dilanjut, tahun lalu saja belum jelas hasil evaluasi, bantuan usaha kepada UMKM seperti apa hasilnya. Saya khawatir, tetap menggunakan, jatah tahun lalu,” ungkap Aji.

Atas hal tersebut, Aji, meminta pemerintah baik Kota Bekasi atau pusat, melakukan verifikasi ulang terkait data. Selama ini tidak ada kroscek di lapangan terkait penerima bantuan BLT UMKM, apakah benar pelaku atau tidak.

Aji menyebutkan penemuan di lapangan selain ada salah satu gerobak karyawan dan pemilik mendapat bantuan juga banyak penerima tidak memiliki usaha apapun.

“Uniknya lagi, saat pemberian bantuan BLT UMKM ada penerima diminta membuat kelengkapan domisili padahal itu jadi syarat utama untuk menerima bantuan. Artinya sebelumnya tidak memasukkan data, tapi kok bisa dapat,” jelasnya.

Untuk mendapatkan bantuan, imbuhnya, proses data dari pemerintah daerah yang diajukan dan pusat hanya mendistribusikan sesuai pengajuan data. “Yang jadi persoalan pusat pakai data mana.  Kalo pakai data daerah kenapa orang tidak mengajukan dapat. Ini fakta,” papar Aji.

Alasannya bantuan tersebut judulnya untuk bantuan permodalan. Jika hanya dilepas tanpa evaluasi, sama saja dengan bantuan sosial (bansos). Kenapa tidak diganti saja namanya, bansos tidak perlu menggunakan embel-embel UMKM. Karena yang dapat pun, rata-rata yang memiliki rekening BRI sudah lama.

“Pertanyaan saya, pusat mendistribusikan bantuan BLT UMKM menggunakan data mana, data yang diajukan pusat, atau data  dari Perbankan. Karena rata-rata yang dapat telah memiliki rekening BRI lama,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Sugeng, warga Bekasi Utara. Dia mengaku banyak pelaku usaha yang sudah didata oleh salah satu kelurahan tapi tidak mendapatkan bantuan BLT UMKM.

“Harus ada evaluasi, karena banyak penerima tidak tepat sasaran. Banyak tidak jelas usahanya apa, tapi dapat bantuan,” tukasnya.

Lihat juga...