Sengketa Pilkada Karimun Masih Berlanjut di MK

Tangkapan layar, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, memimpin sidang pengucapan putusan sengketa hasil pilkada, Rabu (17/2/2021) – Foto Ant

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK), tidak menerima permohonan perselisihan hasil Pilgub Kepulauan Riau, Pilwakot Batam, dan Pilbup Lingga. Dengan demikian, sengketa pilkada di Riau hanya menyisakan perkara hasil Pilbup Karimun.

Perkara Pilbup Karimun, akan melaju ke tahap pembuktian. Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, yang disiarkan secara daring, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, perkara yang diajukan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Lukita Dinarsah Tuwo-Abdul Basyid, tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu pengajuan.

KPU Kota Batam menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB, sehingga tenggang waktu hingga 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Sementara, pemohon mengajukan permohonan pada 23 Desember 2020 pukul 00.49 WIB.

Untuk perkara sengketa hasil Pilkada Lingga, yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Muhammad Ishak dan Salmizi, Mahkamah Konstitusi menilai permohonan juga melewati tenggang waktu pengajuan, sehingga permohonan tidak dapat diterima. “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar Usman.

KPU Kabupaten Lingga, mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 15 Desember 2020. Sementara permohonan diajukan pada 18 Desember 2021 pukul 10.24 WIB. Sementara itu, di Selasa (16/2/2021), permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yang diajukan pasangan nomor urut 02, Isdianto dan Suryani, lebih dahulu kandas, karena selisih perolehan suara melebihi ambang batas.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak dua persen dari total suara sah. Sedangkan selisih perolehan suara Isdianto-Suryani dan Ansar Ahmad-Marlin Agustina sebanyak 28.393 suara atau 3,68 persen.

Dalam putusan sela pada 15 sampai 17 Februari 2021, sebanyak 100 perkara sengketa hasil pilkada tidak berlanjut. Sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari sampai 18 Maret 2021, dan diputus pada 19 sampai 24 Maret 2021. (Ant)

Lihat juga...