Situs Buni Babelan, Jejak Peradaban yang Terabaikan

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Kampung Buni Pasar Emas, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai lokasi temuan awal benda cagar budaya, sudah direkomendasikan untuk menjadi situs budaya oleh tim ahli cagar budaya nasional sejak 2016.

Rekomendasi agar lokasi awal penemuan Situs Bumi, telah ada sejak Oktober 2016, oleh Tim ahli Cagar Budaya Nasional, DR. Hasan Dja’par (Arkeolog), Drs. Soeroso, M.Hum., (Arkeolog) dan Bambang Eryudhawan, lAl (Arsitek). Mereka telah melakukan kajian terhadap sebagian bangunan dan Situs Cagar Budaya yang ada di Wilayah Kabupaten Bekasi.

H Naryo, tokoh masyarakat Kampung Buni Pasar Emas, ditemui Cendana News di kediamannya, di Desa Muarabakti, Babelan, Minggu (7/2/2021). –Foto: M Amin

Namun, hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Bekasi, meskipun sudah direkomendasikan sebagai lokasi cagar budaya. Padahal, sesuai UU Cagar Budaya, sejatinya Pemerintah Kabupaten/Bupati Bekasi segera menindak lanjutinya untuk membuat surat keputusan penetapan terhadap benda dan situs tersebut.

“Kehadiran tim ahli Ccgar budaya itu sendiri untuk melakukan pengkajian atas permintaan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Disparbudpora saat itu. Tapi sayang, sampai sekarang terlupakan, tidak ada perhatian terhadap situs cagar budaya itu,” ungkap Naryo (70), tokoh masyarakat Kampung Bumi Pasar Emas, kepada Cendana News, Minggu (7/2/2021).

Dikatakan, bahwa lokasi temuan benda cagar budaya di Kampung Buni Pasar Emas, Desa Muara Bakti, seharusnya menjadi perhatian karena sebagai tempat penting awal sejarah peradaban manusia. Sehingga layak ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya di Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, sesuai hasil penilitian tim, banyak benda koleksi yang kini tersimpan di rumah penduduk perlu ditempatkan di bangunan yang lebih layak, sehingga dapat menjadi museum lapangan. Museum tersebut dapat dinamakan sebagai Museum Budaya Buni. Koleksi yang tersimpan di lokasi perlu dicatat dan dideskripsikan secara lengkap, serta ditetapkan sebagai benda cagar budaya.

“Berbagai cara telah dilakukan untuk mengingatkan pemerintah terkait rekomendasi tim arkeolog nasional itu. Tapi, hasilnya nol atau tidak ada respons positif. Saat ini, lahan situs Buni sudah tidak terjaga, harus pemerintah bisa menjaga situs budaya yang sudah ditetapkan tersebut,”ujar Naryo, menilai pemerintah Kabupaten Bekasi, abai.

Dia berharap, ada perhatian pemerintah untuk bisa merawat peninggalan sejarah masa lampau yang terbiarkan, meski sudah puluhan tahun. Karena, menurutnya pemerintah melalui kebijakannya bisa menjaga dan merawat keberadaan situs Buni sebagai satu-satunya peninggalan sejarah masa lampau di Bekasi.

Nama Situs Buni merupakan nama yang diberikan oleh arkeolog  dari lembaga Purbakala dan peninggalan nasional pada 1960.  Dari penelitian mereka, banyak ditemukan di lokasi Kampung Pasar Emas, seperti gerabah atau tembikar dalam berbagai bentuk.

Situs Buni diketahui adalah terminologi arekologi, merupakan sebuah lokasi di pesisir utara Bekasi yang menyimpan peninggalan masa lampau dan berkembang sejak masa neolitik 1 hingga masa perundagian 2.

Naryo mengatakan, lokasi Kampung Buni Pasar Emas ditetapkan sebagai temuan awal Situs Buni, bahkan arekolog mengatakan situs Buni adalah tempat pemakaman karena ada banyakan temuan kuburuan yang sudah terpendam.

Dulu, penggalian di lokasi tersebut pernah dilakukan secara liar oleh warga yang datang dari berbagai wilayah, dan setiap orang menggali emas menemukan tulang-belulang. Dulu, ada juga referensi berhubungan dengan tempat pemujaan di Karawang.

Hingga akhirnya pada 1960an, ada larangan oleh Kodim karena tanah warga rusak parah akibat galian liar. Benda purbakala yang ditemukan arekolog juga ditemukan di sekitar lokasi lainnya. Naryo mengaku, saat itu ia sudah kelas 3 SR.

“Sebagai warga yang peduli budaya, kami belum pernah mendengar, apalagi membaca adanya surat keputusan penetapan Pemerintah Kabupaten/Bupati Bekasi terhadap Cagar Budaya Situs Buni Babelan tersebut,”ungkap Naryo .

Padahal, menurut Undang-Undang Cagar Budaya No 11 tahun 2010, pasal 33 butir 1, bahwa Bupati/Wali Kota mengeluarkan penetapan situs cagar budaya paling lama 30 hari setelah rekomendasi diterima dari tim ahli cagar budaya, yang menyatakan benda, bangunan, struktur lokasi, dan/atau satu ruang geografis yang didapatkan sebagai cagar budaya.

Tidak adanya perhatian pemerintah juga diakui Atikah, salah satu penjaga peninggalan budaya peradaban Situs Buni. Menurutnya, sampai sekarang belum ada perhatian khusus dari pemerintah dengan menetapkan lokasi tersebut sebagai situs cagar budaya.

“Perhatian pemerintah begitu-begitu saja, bahkan baru-baru ini pernah datang ke museum, tapi mereka hanya mengambil koleksi peninggalan situs Buni yang saya simpan. Katanya untuk mengisi Gedung Juang di Tambun,” tukasnya.

Lihat juga...