WALHI Desak Pemerintah Lebih Berpihak pada Ekologi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah untuk lebih berpihak kepada masyarakat dan lingkungan dalam membuat kebijakan di tahun 2021 ini.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, menyatakan, selama tahun 2020 kemarin, hasil evaluasi menunjukkan pemerintah tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan.

“Pemerintah harus bisa membuat masyarakat tidak terpapar bencana dan sejahtera. Dan menjadikan tahun ini sebagai momentum perbaikan. Bukan malah menjadi siklus pemburukan. Dengan membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan ekologi lingkungan,” kata Yaya, demikian ia akrab dipanggil pada acara online yang diikuti Cendana News, Rabu (3/2/2021).

Bukannya tanpa alasan menyebut pemerintah tidak berpihak, Yaya menyatakan, beberapa fakta terkait ucapannya.

“Di Indonesia, 1 persen orang kaya memiliki kekayaan setara dengan 100 juta orang miskin. Dan selama pandemi 2020, 4 dari 5 orang terkaya Indonesia bertambah kekayaannya dalam nilai miliar dollar. Padahal, dalam waktu yang sama, ratusan orang kehilangan pekerjaan, yang berdampak pada penurunan tingkat ekonomi dan pendidikan,” urainya.

Ia juga menyebutkan bahwa tak seperti negara lain yang menerapkan kesepakatan hijau untuk mengatasi krisis yang terjadi akibat pandemi, Indonesia tetap saja business as usual.

“Dengan pertimbangan tersebut, kami mendesak pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang tidak ekstraktif, dan berpihak pada lingkungan. Serta secara proaktif melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi yang melekat di setiap individu warga negara dan komunitasnya,” tandasnya.

Manajer Pengelolaan Pengetahuan WALHI, Doni Moidady, menyatakan, selama tahun 2020 pemerintah lebih berat kepada ekonomi dibandingkan ekologi.

“Ini terlihat dengan diaplikasikannya UU Cipta Kerja yang lebih memihak kepada investor dibandingkan rakyat dan ekologi,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Dan, kemungkinan hal ini juga akan terjadi pada tahun 2021, dimana pada tujuh prioritas pemerintah, aspek lingkungan dinilai sangat minor.

“Jika pemerintah masih tetap mengulang apa yang dilakukan pada tahun 2020, dimana pemerintah tetap menggenjot ekonomi tanpa mempertimbangkan rakyat dan ekologi, maka yang akan terjadi pada tahun 2021 adalah siklus pemburukan alih-alih momentum perbaikan,” pungkasnya.

Lihat juga...