Walhi: Food Estate di Gunung Mas Berpotensi Merusak Hutan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, menyebutkan wacana Food Estate komoditas singkong di wilayah Gunung Mas sebagai proyek yang dipaksakan, berpotensi merusak kawasan hutan, dan menunjukkan kejanggalan-kejanggalan dalam proses pelaksanaannya.

“Kenapa saya bilang dipaksakan. Karena sebelum perpres tentang food estate ini keluar, penanaman singkong sudah dilakukan di Gunung Mas,” kata Dimas, staf Walhi Kalimantan Tengah dalam konferensi pers online Walhi yang diikuti Cendana News, Rabu (17/2/2021).

Staf Walhi Kalimantan Tengah Dimas Hartono, dalam konferensi pers online WALHI, Rabu (17/2/2021. -Foto Ranny Supusepa

Belum lagi, lanjutnya, efek kerusakan yang terjadi karena tanpa ada peraturan dan kajian yang jelas, pembukaan lahan sudah dilakukan.

“Awalnya 30 hektare. Dan per Januari ini sudah sekitar 700 hektare. Padahal pembahasan KLHS baru saja dimulai minggu lalu. Bayangkan, aturannya belum ada, program sudah jalan dan ratusan pohon sudah hilang,” ujarnya tegas.

Dimas juga menyatakan adanya kejanggalan dalam overlay lahan, dimana ada sekitar 8.700 hektare kawasan Food Estate tersebut yang tumpang tindih dengan lahan gambut karakteristik sedang dan dalam.

“Dalam pantauan, overlap ini terjadi di Kabupaten Kapuas, Kapingan, Kota Waringin Timur dan Tulang Pisau,” ungkapnya.

Selain itu, kejanggalan lainnya terlihat pada saat pembahasan KLHS, banyak utusan pemda yang mempertanyakan proses kerja sama dan mekanisme kedepan dari program ini.

“Artinya, tidak ada koordinasi antara pusat dengan daerah terkait program ini. Padahal ini program strategis nasional,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Juru Kampanye Greenpeace Arie Rompas yang menunjukkan pantauan satelit dari bulan September 2020 hingga Januari 2021.

“Pada bulan September 2020, terlihat belum ada bukaan di Gunung Mas. Pada Desember 2020, terlihat ada bukaan sekitar 200 hektar dan pada Januari 2021, ada bukaan sekitar 700 hektare,” paparnya.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar. Dimana, selama masa pandemi, ada pembukaan lahan secara besar-besaran dalam waktu hanya lima bulan.

“Ini belum ada dokumen amdal/UKL -UPL ya. Dan kajian cepat KLHS juga sedang dikonsultasikan,” tuturnya.

Dan, pertanyaan berikutnya adalah karena bukaan lahan itu ada di lokasi hutan alam yang berisi pohon alam, adalah ke mana kayu hasil pembersihan lahan tersebut.

“Itu kan jumlahnya banyak. Diperkirakan kayu itu dikirimkan ke salah satu perusahaan kayu di Tulang Pisau. Terkait dengan kebutuhan kayu Sengon. Tapi memang belum bisa diketahui benar atau tidaknya,” pungkasnya.

Lihat juga...