Walhi NTT Minta Pemerintah Cabut Izin Perusahaan di TNK

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

KUPANG – Ancaman terhadap ekosistem komodo dan masyarakat adat akibat praktik pembangunan pariwisata yang ugal-ugalan merupakan pelanggaran terhadap etika dan nilai cagar biosfer.

“Kami minta pemerintah mencabut izin pengusahaan pariwisata alam kepada perusahaan di Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK),” tegas Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat dihubungi Cendana News, Rabu (17/2/2021).

Umbu Wulang mengatakan, dalam bingkai cagar biosfer, diharuskan perlindungan ekosistem, pembangunan kesejahteraan ekonomi yang ramah ekosistem Komodo dan berbasis komunitas maupun pelestarian kebudayaan harus berjalan selaras, tidak saling menghilangkan.

Oleh karena itu, WALHI NTT menolak pembangunan infrastruktur skala besar di habitat asli komodo yang dianggap rakus lahan, bahan konstruksi, air, energi serta rakus modal.

“Kami meminta pemerintah terlebih dahulu untuk mengedepankan kepentingan sains dalam upaya konservasi dan perlindungan umum komodo. Contoh, kampus dan laboratorium riset, ahli, penghentian perburuan liar dan penyelundupan,” tegasnya.

Umbu Wulang menyebutkan, Walhi NTT meminta pemerintah mengedepankan wisata kerakyatan berkelanjutan di zona pemanfaatan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

Pendapat senada disampaikan Gabriel Goa dari Padma yang menyebutkan, pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Selain itu kata Gabriel, dikeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

“Kedua produk regulasi ini menawarkan model investasi baru bagi pihak swasta melalui Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA). Untuk konteks Taman Nasional Komodo, segera setelah dua aturan ini diterbitkan pada tahun 2010, tercatat ada tujuh perusahaan yang mengajukan IPPA,” jelasnya.

Gabriel sebutkan, ada dua perusahaan dari tujuh perusahaan tersebut yang mendapatkan izin, yaitu PT. Komodo Wildlife Ecotourism dengan SK Kemenhut no. 796/Menhut/II/2013, tanggal 9 September 2013 meliputi Pulau Padar dan Loh Liang Pulau Komodo.

Lanjutnya, ada juga PT. Segara Komodo Lestari yang memperoleh izin lewat dikeluarkannya SK Kemenhut no 5.557/Menhut/II/2013 tanggal 9 September 2013 dengan wilayah Loh Buaya di Pulau Rinca.

“Pada tahun 2014, PT. Komodo Wildlife Ecotourism mendapatkan IUPSWA di pulau Komodo dan pulau padar pada bulan September 2014 seluas 426,07 hektare yang terdiri atas 274,13 hektare di Pulau Padar (19,6 persen dari luas Pulau Padar),” ungkapnya.

Selain itu tambah Gabriel, PT. Komodo Wildlife Ecotourism juga mendapat pengelolaan 151,94 hektare di pulau Komodo (0,5 persen dari luas Pulau Komodo). Sarana dan prasarana yang dapat dibangun seluas 42,6 hektare.

“Pada tahun 2015, PT. Segara Komodo Lestari mendapat IUPSWA di pulau Rinca seluas 22,1 hektare (0,1 persen dari luas pulau rinca). Juga izin untuk membangun sarana dan prasarana maksimal 10 persen dari luas izin yang diberikan yaitu 2,21 hektare,” pungkasnya.

Lihat juga...