Akses Jalan Ditutup, Di Kecamatan Alak Kupang Siswa Harus Melintasi Kali Saat ke Sekolah 

Sejumlah murid dengan hati-hati menyeberangi jembatan darurat, ketika hendak berangkat ke sekolah di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Kamis (18/3/2021) - foto Ant

KUPANG – Sejumlah murid SD dan pelajar SMKN 7 di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa harus berjalan melewati kali untuk menuju ke sekolah. Hal itu diakibatkan, akses jalan yang selama ini digunakan untuk ke sekolah ditutup oleh pemilik lahan.

Siprianus, seorang warga yang ditemui di lokasi ketika melakukan aksi penolakan penutupan akses jalan menuju sekolah di Kupang mengatakan, penutupan akses jalan itu sebenarnya sudah berjalan sejak 2020. “Sudah lama sebenarnya masalah ini. Penutupan akses jalan ke sekolah ini sudah berlangsung sejak 2020,” katanya, Siprianus, Kamis (18/3/2021).

Menurutnya, penutupan akses jalan menuju ke sekolah itu menyulitkan anak-anak mereka, yang terpaksa harus melintasi kali mati dan dengan medan jalan agak curam, saat hendak ke sekolah untuk menimba ilmu.

Siprianus menyebut, sebelum akses jalan menuju sekolah itu ditutup, anak-anak tak perlu berjalan jauh. Jarak dari rumah ke sekolah hanya kurang lebih satu kilometer. “Kini untuk mempersingkat waktu anak-anak kami dan guru-guru yang mengajar di sekolah itu terpaksa harus melewati kali mati,” tandasnya.

Pantauan di lokasi, sejumlah pelajar yang hendak ke sekolah itu terpaksa harus melintasi jembatan darurat, belum lagi usai melewati jembatan darurat, mereka harus melintasi kali mati yang di pinggir kali itu terdapat batu-batu karang. Para pelajar yang melintasi jembatan darurat juga harus saling berpegangan tangan, pasalnya mereka takut jika jembatan darurat itu ambruk.

Sementara itu guru SD Petra, Neldiana Mau mengatakan, bahwa memang sangat berbahaya melintasi jalur tersebut. Apalagi kalau musim hujan, dengan intensitas curah hujan yang tinggi para pelajar dan dirinya terpaksa tak melewati jalur itu karena sangat berbahaya. “Ada akses jalan lain, tetapi itu jauh sekali, jaraknya lima kilometer dan anak-anak harus berjalan sejauh itu untuk ke sekolah,” tambahnya.

Siprianus menambahkan, masalah tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan ke DPRD Kota Kupang. DPRD justru menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasinal (BPN) untuk mencari tahu akses jalan itu. BPN kemudian melakukan pengukuran ulang di lokasi itu. Hasilnya pembangunan pagar pembatas itu memakan akses publik. Oleh karena itu ia berharap agar Pemerintah Kota Kupang turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. (Ant)

Lihat juga...