AMAN Nusa Bunga Sesalkan Regulasi yang Terus Berubah

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

ENDE — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga wilayah Pulau Flores dan Lembata, Provinsi NTT menyesalkan banyaknya regulasi yang bersentuhan dengan masyarakat adat sering mengalami perubahan.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga yang meliputi wilayah Pulau Flores dan Lembata, Provinsi NTT, Philipus Kami saat ditemui di Kota Ende, Sabtu (16/3/2021). Foto : Ebed de Rosary

“Banyak regulasi dari pemerintah yang sering berubah, misalnya terkait dengan undang-undang kehutanan serta lingkungan hidup,” ucap Ketua AMAN Nusa Bunga, NTT, Philipus Kami saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).

Lipus sapaannya menjelaskan, akibat dari perubahan undang-undang dan regulasi pemerintah menyebabkan sering terjadi konflik antara masyarakat adat di daerah dan pemerintah.

Masyarakat adat, sebut dia, masih berpatokan pada regulasi yang lama karena tidak mengetahui adanya perubahan sementara pemerintah berpatokan pada regulasi yang baru.

“Terkait peraturan baru, pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara baik sehingga masyarakat tidak mengetahui. Ini yang selalu menyebabkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah di daerah, termasuk investor yang didukung pemerintah,” ucapnya.

Selain itu tambah Lipus, undang-undang yang dibuat pemerintah pun penerapannya di daerah berjalan sangat lambat.

Dia mencontohkan, peraturan menteri terkait verifikasi masyarakat adat yang diterbitkan sejak tahun 2014, tetapi pemerintah daerah belum melaksanakannya.

Menurutnya, untuk wilayah Pulau Flores dan Lembata saja yang terdiri dari 9 kabupaten, baru Pemda Manggarai Timur yang tahun 2021 baru melakukan validasi dan pendataan.

“Baru pemerintah kabupaten Manggarai Timur saja yang baru melakukan validasi dan pendataan terkait dengan masyarakat adat. Padahal sejak 2014 sudah diterbitkan peraturan menteri,” sesalnya.

Lipus menegaskan, peraturan pertanahan yang baru, masyarakat adat paling beresiko, sebab tanah negara di Flores dan Lembata hanya sedikit.

Dia menambahkan, hampir semua tanah di Pulau Flores dan Lembata merupakan tanah ulayat atau tanah komunitas adat.

“Hanya sedikit saja seperti di Kabupaten Sikka dan Flores Timur yang merupakan tanah Hak Guna Usaha (HGU),” terangnya.

AMAN Nusa Bunga kata Lipus, tetap melakukan advokasi meskipun dengan dana terbatas termasuk sosialisasi lewat media dan diskusi-diskusi kampung terkait dengan aturan baru.

Salah seorang pengurus AMAN Nusa Bunga wilayah Flores Bagian Timur, Fransiskus Mado mengatakan, komunitas adatnya tengah berjuang untuk mendapatkan hak pembagian tanah HGU Nangahale yang merupakan tanah ulayat komunitas adat mereka.

Frans sapaannya menyebutkan, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah terkait HGU Nangahale tersebut kini mulai mendapatkan titik terang, setelah puluhan tahun setelah difasilitasi Komnas HAM dan AMAN Nusa Bunga.

“Sudah mulai ada titik terang terkait tanah HGU Nangahale dan saat ini sudah mulai ada pendataan. Semoga ada penyelesaian yang baik sehingga kami sebagai masyarakat adat yang dahulunya memiliki tanah tersebut bisa mendapatkan keadilan,” ucapnya.

Lihat juga...