BKKBN: Kasus Stunting di Jateng Dipicu Pernikahan Dini

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Angka stunting atau gizi buruk, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), masih menjadi persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat Jateng. Kondisi tersebut salah satunya dipicu, tingginya angka pernikahan dini.

“Angka stunting di Jateng masih tinggi, tidak jauh berbeda dengan angka nasional, di angka 27 persen. Untuk itu, perlu kerjasama antar seluruh pihak, termasuk pihak swasta dalam menurunkan angka gizi buruk ini, karena ditarget per tahun bisa turun 3 persen,” papar Kepala Perwakilan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)Jateng Widwiono, saat dihubungi di Semarang, Jumat (19/3/2021).

Dipaparkan, dampak stunting dalam jangka pendek, dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Imbasnya, sering kali mereka yang menderita stunting, tinggi badan yang bersangkutan lebih pendek dibanding anak-anak seusianya.

Sedangkan dalam jangka panjang, seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Mulai dari kecerdasan anak di bawah rata-rata, penurunan sistem imun sehingga anak mudah sakit, hingga beresiko terkena penyakit lainnya karena imun rendah.

“Terjadinya kasus stunting disebabkan karena kurangnya wawasan masyarakat atau orang tua, dalam pemenuhan gizi mulai dari hamil hingga merawat anak pada usia emas. Sementara, kurangnya pengawasan atau pemenuhan gizi tersebut, juga bisa jadi terimbas dari pernikahan dini,” terangnya.

Diungkapkan, pasangan yang menikah di bawah usia, secara reproduktif belum siap. Mereka juga belum dewasa. Termasuk juga dari sisi ekonomi, belum dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

“Meski UU Perkawinan terbaru, menyebutkan usia minimal menikah 19 tahun, namun kita terus mendorong agar pernikahan dilakukan minimal berusia 21 tahun bagi perempuan. Ada banyak alasannya, secara medis, mental hingga ekonomi,” tandasnya.

Dari segi kesehatan, ibu yang terlalu muda hamil dan melahirkan pertama di usia kurang dari 21 tahun sangat beresiko tinggi, karena kondisi rahim dan panggul yang belum berkembang secara optimal, mental belum siap menghadapi kehamilan dan menjalankan peran ibu.

Selain itu, bayi dilahirkan berpotensi prematur, terjadinya pendarahan yang berakibat kematian pada bayi dan ibunya, hingga kurang optimalnya ibu untuk merawat bayinya secara baik.

Berdasarkan hasil studi, menunjukkan hubungan antara usia ibu saat melahirkan dengan angka kejadian stunting, yakni semakin muda usia ibu saat melahirkan, semakin besar kemungkinan melahirkan anak yang stunting.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Semarang, Gurun Risyadmoko. Dijelaskan, stunting masih menjadi salah satu persoalan kependudukan di Kota Semarang.

“Meski angkanya relatif kecil, jika dibandingkan total jumlah penduduk, yakni sekitar 3 ribu kasus stunting dari 1,6 juta jiwa warga Kota Semarang, namun ini tetap menjadi persoalan yang harus kita selesaikan,” terangnya, saat dihubungi, Jumat (19/3/2021).

Dipaparkan, masih adanya kasus stunting tersebut, dikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua akan kecukupan gizi pada anak. Hal tersebut juga dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga tersebut.

“Rata-rata mereka menikah muda, jadi secara ekonomi dan mental belum siap. Akibatnya, pemenuhan gizi pada anak terabaikan,” terangnya.

Untuk itu, sebagai upaya pencegahan stunting, pihaknya terus mengoptimalkan peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Mereka bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

“Selain itu, kita melibatkan kader PKK, untuk membantu mencegah atau menurunkan angka stunting lewat posyandu, atau memantau kesehatan ibu hamil. Ini menjadi upaya dalam meningkatkan pemahaman terkait pencegahan stunting, dengan pemenuhan gizi yang baik. Termasuk mencegah adanya pernikahan di bawah usia,” pungkasnya.

Lihat juga...