Dana KJKS Kelurahan di Padang Dikorupsi

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi dana KJKS Pegambiran Ampalu XX berinisial DSD, di Kantor Kejari Padang, Kamis (4/3/2021) – Foto Ant

PADANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mengungkap kasus dugaan korupsi dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kasus tersebut terjadi di BMT Pegambiran Ampalu Nan XX, Kota Padang.

“Hari ini, kami menetapkan satu tersangka dalam kasus itu, yaitu perempuan berinisial DSD (38),” kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Ranu Subroto, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus, Therry Gutama, di Padang, Kamis (4/3/2021).

Tersangka DSD, diketahui menjabat sebagai manajer KJKS Pegambiran Ampalu Nan XX. Dan dia setiap bulan menerima gaji atas jabatannya, dari Pemkot Padang. Dalam kasus itu negara telah mengalami kerugian keuangan mencapai Rp900 juta.

Angka tersebut merupakan keuangan koperasi, yang tercatat telah digunakan, namun tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh tersangka. Modus yang dilakukan, membuat pinjaman fiktif, seolah-olah yang meminjam adalah anggota koperasi, sehingga uang dikeluarkan. Selain itu, terdapat bantuan modal oleh pihak ketiga kepada koperasi, yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang, Therry Gutama menjelaskan, kasus yang menjerat tersangka terjadi pada 2013 silam. Pada 2010 KJKS menerima penyertaan modal dari APBD Padang sebesar Rp300 juta, karena tujuan digulirkannya koperasi simpan-pinjam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tidak mampu.

Sehingga mereka bisa mendapatkan modal usaha lewat koperasi tanpa harus meminjam ke rentenir atau sejenisnya. Therry menjelaskan, selain kerugian terhadap keuangan daerah dan jalannya koperasi, penyalahgunaan dana KJKS juga berakibat tidak disetornya Sisa Hasil Usaha ke Kelurahan. Padahal jika menurut ketentuan, 10 persen laba per-tahun dari koperasi diserahkan ke kelurahan untuk kepentingan pembangunan.

Penyelidikan terhadap kasus sudah berjalan sejak 30 September 2020. Kemudian statusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan pada 10 November 2020, hingga akhirnya dilakukan penetapan tersangka.

Tersangka dijerat oleh jaksa dengan pidana melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 9, Juncto (Jo) pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ant)

Lihat juga...