Disdukcapil Sikka: Penerbitan Data Adminduk Gunakan Asas Domisili

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

MAUMERE — Penerbitan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) mengalami perubahan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan beberapa Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, NTT, Martha Huberty Pega saat ditemui di kantornya di Kota Maumere, Rabu (17/3/2021). Foto : Ebed de Rosary

“Sekarang kita menggunakan asas domisili untuk menerbitkan Adminduk bukan asas peristiwa seperti terjadi sebelumnya,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sikka, NTT, Martha Huberty Pega, saat ditemui di kantornya di Kota Maumere, Rabu (17/3/2021).

Martha mencontohkan terjadi perkawinan antara laki-laki warga dari Kabupaten Ende dengan perempuan dari Kabupaten Sikka dimana pernikahannya berlangsung di Kabupaten Sikka.

Ia menjelaskan, kalau dahulu akte perkawinan dibuat di Kabupaten Sikka karena sesuai tempat pernikahan dilaksanakan, tetapi saat ini akte perkawinan diterbitkan di Kabupaten Ende sesuai alamat domisili pengantin laki-laki.

“Mutasi penduduk antar desa juga harus membuat KTP baru, bukan saja mutasi antara kabupaten atau kota di dalam provinsi atau ke luar provinsi,” terangnya.

Martha mengakui, pihaknya baru saja membereskan data kependudukan sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) yang mengurus kepindahan penduduk dari Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur ke Desa Lepolima, Kecamatan Nelle.

Dikatakannya, dahulunya warga tersebut masuk menjadi warga Kelurahan Kota Baru dan sekarang harus dipindahkan alamat tempat tinggalnya karena domisili mereka di wilayah Desa Lepolima.

“Semua data kependudukan berdasarkan asas domisili sehingga kami tertibkan data kependudukannya. Bila tidak diubah, maka warga akan kesulitan mengurus berbagai syarat seperti mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ucapnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sikka ini mengakui data kependudukan ada 2 jenis, yakni perseorangan dan agregat yang merupakan himpunan dari data perseorangan .

Dia tegaskan, data kependudukan dirilis oleh Kemendagri setiap 6 bulan sekali dan biasa dinamakan data konsolidasi bersih.

Menurutnya, dalam rangka menertibkan data Admindu maka pihaknya sudah menggunakan sistem database.

“Semua proses pelayanan masyarakat untuk mendapatkan dokumen Adminduk harus diinput dulu ke sistim untuk mencegah tumpang tindih data dan data ganda,” terangnya.

Sementara itu seorang warga Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Yosephus Nong mengakui saat ini proses kepengurusan data kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah lebih baik.

Menurut Yoseph sapaannya katakan, proses pengurusan kartu keluarga dan KTP pun lebih cepat dan tidak ada lagi calo yang dahulunya biasa menawarkan jasa mengurusnya.

“Sekarang sudah lebih baik dan tidak ada lagi calo sejak ada aturan baru dari Kementrian Dalam Negeri seperti disampaikan pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” ungkapnya.

Lihat juga...