DPRD Kota Bekasi Upayakan Perda Pesantren Tuntas Tahun Ini

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, upayakan tahun ini mampu menyelesaikan peraturan daerah (perda) tentang pesantren. Menyusul pihak provinsi yang telah memiliki perda pesantren.

“Sebenarnya, perda pesantren di Kota Bekasi sudah saya usulkan bersama teman-teman sejak tahun lalu, bahkan telah masuk prolegda,” kata Ustaz Ustuchri, Anggota DPRD Kota Bekasi, kepada Cendana News, Kamis (4/3/2021).

Namun demikian, jelasnya, tahun lalu masih terkendala, karena belum ada aturan operasional dari Kemenag. Untuk saat ini, tingkat Provinsi Jawa Barat, telah memiliki perda tentang pesantren meskipun masih menunggu pergub.

“Artinya, tahun ini, Kota Bekasi bisa punya perda pesantren karena acuan sudah ada,” tegas Ketua DPC PKB Kota Bekasi tersebut.

Menurutnya, jika dibilang terlambat terkait UU pesantren atau pun perda pesantren, memang sudah puluhan tahun mengalami keterlambatan. Lembaga pesantren sendiri memiliki peran sangat besar dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa, baik masa sebelum kemerdekaan maupun ketika sudah merdeka.

Pesantren, imbuhnya, baik langsung maupun tidak langsung, sangat berperan di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kontribusi bidang spiritual dan menjaga NKRI tetap utuh.

“Ini karena peran kiai, guru mengaji di kampung yang ikhlas mengajarkan persaudaraan serta ukhuwah  tidak hanya islamiyah, tapi juga basoriyah, watuniyah, untuk persatuan tanah air sebagai kecintaan sebagaimana ajaran ulama kita,” papar Ustuchri, pimpinan Ponpes Annur di Bekasi Utara ini.

Diakuinya, selama ini yang terjadi sebelum ada UU pesantren,  maka pesantren seakan hanya subsistem pendidikan, dibantu setengah hati oleh pemerintah. Padahal sumbangsihnya luar biasa.

Ditegaskannya, pada dasarnya pesantren telah memiliki program dan ciri tersendiri. Pesantren memiliki konsep kemandirian dari, oleh, dan untuk masyarakat, juga dari, oleh, dan untuk umat atau jemaah.

“Artinya dalam tanda petik, adanya UU pesantren  adalah bentuk tahu diri pemerintah, terima kasih pemerintah atas peran para ulama selama ini,” jelasnya.

Menurutnya, sekolah berorientasi komersiil saja diperhatikan, sekolah negeri juga diperhatikan, maka pesantren mestinya memiliki hak yang sama.

“Aturan tentang pesantren itu sendiri adalah hutang lama negara yang dibayar terlambat. Tapi, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Ke depan diharapkan bisa lebih proporsional, baik dalam hal penganggaran, perhatian kebijakan dan lainnya,” tegas Ustuchri.

Sementara, pengamat pendidikan Kota Bekasi, Tengku Imam Kobul, menambahkan, untuk perda pesantren di tingkat Kota Bekasi, harus mampu mengakomodasi pesantren modern dan tradisional.

Harus ada acuan memadai agar mampu bersaing dengan sekolah umum dan madrasah, baik dari sisi biaya,  pendanaan daerah, atau apa pun.

“Saya mengusulkan ada pesantren negeri milik Pemerintah Kota Bekasi yang spesial mengajarkan kitab kuning, Alquran, hadis, dan lainnya. Sehingga ada generasi di Kota Bekasi seperti dai yang mampu melakukan syiar Islam di Indonesia dengan karakter lokal,” tegasnya.

Lihat juga...