Dua Aparat Desa di Sikka Diduga Selewengkan Dana Desa

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Dua aparat desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yakni Kepala Desa Umauta, Kecamatan Bola dan Bendahara Desa Kopong, Kecamatan Kewapante, terancam dipenjara akibat diduga menyelewengkan dana desa.

“Kami akan serahkan kasus dugaan penyalahgunaan dana desa ini kepada Kejaksaan Negeri Sikka,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, saat ditemui di kantornya, Kamis (18/3/2021).

Germanus mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari inspektorat, Kepala Desa Umauta diduga menyalahgunakan dana desa sebesar Rp94 juta pada 2016 dan 2017.

Dia mengatakan, dugaan penyalahgunaan dana tersebut dilakukan pada pembangunan Posyandu dan lapangan futsal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah diserahkan kepada kepala desa.

Sedangkan Bendahara Desa Kopong diduga menyalahgunakan dana desa sebesar Rp201 juta sejak 2018 hingga 2019, untuk kepentingan pribadi seperti pajak yang dipungut, tetapi tidak disetor.

“Sudah 73 hari sejak LHP diserahkan, keduanya belum mengembalikan dana yang diduga diselewengkan. Hanya Bendahara Desa Kopong yang sudah mengembalikan sebesar Rp10 juta,” ucapnya.

Germanus menambahkan, Bendahara Desa Kopong sudah menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), sementara Kepala Desa Umauta baru datang ke Kantor Inspektorat hari ini, Kamis (18/3/2021).

Dia menyebutkan, kepala desa tersebut sudah menyatakan siap bertanggungjawab, namun pihak Inspektorat Kabupaten Sikka butuh pelaksanaannya, agar kerugiaan negara bisa dikembalikan.

“Tadi kepala desa sudah datang dan mengakui perbuatannya. Kita belum memberikan surat SKTMJ untuk ditandatangani, karena masih melihat itikad baiknya dalam pelaksanaan pengembalian dananya,” ucapnya.

Germanus menegaskan, pelimpahan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri Sikka bertujuan agar uang negara bisa dikembalikan, dan bisa menjadi pembelajaran bagi aparat desa lainnya.

Sementara itu Koordinator Kabupaten Pembangunan Partisipatif P3MD Kabupaten Sikka, Yulius Herta Arjunto, mengimbau agar aparat desa berhati-hati dalam mempergunakan dana desa.

Herta meminta, agar menjalankan tugas pokok sesuai kewenangan yang ada dan harus diingatkan terus kepada aparat pemerintahan desa, baik kepala desa dan aparatnya.

“Kalau mereka tertib, saya yakin tidak ada masalaha, tetapi kalau sudah ada niat penyalahgunaan dana, maka risikonya bisa dipenjara,” ucapnya.

Herta berharap, agar tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh inpektorat, di mana bisa dilihat desa-desa yang penyelenggraan pemerintahan dan pembangunannya bagus bisa diambil sampel kegiatannya.

Sementara desa-desa yang menurut Inspektorat kurang bagus dan buruk, pinta dia, bisa dilakukan pemeriksaan agar desa betul-betul menjalankan pemerintahaannya sesuai aturan dan regulasi yang ada.

“Saya senang sekali kolaborasi yang bagus antara pihak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pendamping desa, terkait pengawalan penggunaan dana desa,” ungkapnya.

Herta menegaskan, yang masih kurang saat ini adalah melakukan pengendalian penggunaan dana desa, khususnya setelah melaksanakan SPJ yang diikuti dengan pemeriksaan  riil laporan SPJ tersebut.

“Saya berharap, ke depan betul-betul transparan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa oleh aparat pemerintah desa,” pungkasnya.

Lihat juga...