Enam Kepala Desa di Sikka Jalani PAW

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Dari 147 desa yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, terdapat 6 kepala desa yang harus menjalani Pergantian Antar Waktu (PAW) akibat berbagai alasan, sehingga mengundurkan diri.

“Ada 6 kepala desa yang mengundurkan diri karena berbagai alasan, tersebar di 5 kecamatan, yakni Talibura, Lela, Nita, Palue dan Doreng,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Fitrinita Kristiani, saat dihubungi Cendana News, Minggu (7/3/2021).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, NTT, Fitrinita Kristiani, saat ditemui di kantornya, Kamis (4/3/2021). -Foto: Ebed de Rosary

Fitri, sapaannya, menyebutkan 3 kepala desa, yakni  Nebe dan Bangkoor di Kecamatan Talibura dan serta Lela di Kecamatan Lela sudah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk proses pergantian antar waktu.

Sementara 3 desa lainnya, yakni Rokirole di Kecamatan Palue, Desa Nita Kecamatan Nita dan Desa Watumerak Kecamatan Doreng belum melaksanakan Pilkades dan pihaknya sudah menyuratinya.

“Pilkades diselenggarakan karena kepala desa definitif berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir,” ucapnya.

Fitri menjelaskan, proses Pilkades sama dengan pemilihan kepala desa 6 tahun sekali, namun yang membedakan kepala desa PAW dipilih oleh unsur keterwakilan yang ditentukan melalui musyawarah desa.

Dia mengatakan, yang berproses panitia di tingkat desa dan pemerintah kabupaten hanya mengawalnya, agar sesuai aturan yang berlaku. Penentuan unsur keterwakilan juga ditentukan lewat musyawarah di desa.

“Kalau untuk Pilkades serentak, kita rencanakan bulan Juli nanti untuk 17 desa. Pilkades diselenggarakan 2 tahun sekali dan setelah masa jabatan kepala desa berakhir, jabatannya akan dilanjutkan oleh pejabat sementara yang ditentukan dari kabupaten,” ungkapnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, meminta agar masyarakat di desa juga ikut mengawasi kinerja pemerintahan di desa, termasuk aktivitas pembangunan.

Germanus mengharapkan, dengan adanya pengawasan dari masyarakat selain oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), akan membuat penyelenggaraan pemerintahan di desa berjalan sesuai aturan.

“Kami dari inspektorat juga selalu rutin melakukan pemeriksaan atau audit setiap tahun. Tapi kalau ada laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, kami akan turun lakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Germanus menyebutkan, adanya pengawasan dari semua elemen masyarakat merupakan wujud kepedulian warga, mengingat dana yang mengalir ke desa sangat besar dan perlu ada kontrol publik.

Lihat juga...