Faisal Basri: Indonesia tak Perlu Impor Beras

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Ekonom Senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan posisi pertanian Indonesia berdasarkan penilaian global food security index 2020 makin membaik. Tercatat, saat ini Indonesia menempati ranking 65 dari total 113 negara.

“Dari segi affordability, kita relatif bagus karena skornya 73,5. Lalu ada availability yang rankingnya lebih baik dari ranking keseluruhan, yaitu 48 dengan skor 64,7. Tapi, kita harus memperhatikan quality and safety, karena kita berada di posisi 85 dengan skor 49,6,” ungkap Faisal, dalam webinar bertajuk Reformulasi Kebijakan Perberasan, Senin (22/3/2021).

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Profesor Masyhuri, memberikan paparan pada webinar bertajuk Reformulasi Kebijakan Perberasan Senin (22/3/2021). -Foto: Amar Faizal Haidar

Meski demikian, Indonesia juga dinilai harus memperbaiki natural resources and resilience yang masih berada di urutan 109, dari total 113 negara dengan skor 34,3. Tapi, lanjut Faisal, posisi dan skor di atas lagi-lagi mengalami perbaikan, karena sebelumnya Indonesia berada di posisi paling buncit, yakni berada di 113 dengan skor 34,1.

“Karena itu, pertanian khusus beras sangat bergantung pada kebijakan ramah lingkungan yang membutuhkan payung kuat serta mendapat dukungan dari sektor lain. Misalnya untuk quality and safety yang terkait dengan diversifikasi pangan lokal, kalau mau diperbaiki, kita harus ikut dalam gerakan pangan lokal lestari,” katanya.

Faisal memprediksi, berdasarkan hitung-hitungannya, produksi padi pada tahun ini mengalami surplus yang cukup besar. Terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan padi.

“Saya punya keyakinan yang cukup tinggi, bahwa bulan puasa ini harga pangan akan stabil dan kebutuhan cukup. Harga beras Indonesia stabil dibanding harga beras internasional. Bahkan, barangkali level kita ke depan adalah memberi beras kepada mereka yang kelaparan di seluruh dunia,” katanya.

Karena itu, Faisal menambahkan Indonesia tidak perlu impor beras, sebab panen raya padi terus berlangsung di semua daerah. Ia berharap, kebijakan impor tidak mengulang kesalahan di 2008, 2011 dan 2016, di mana terjadi impor beras dan menjerat petani dengan ‘tali kawat’.

“Ke depan, kuncinya hanya satu, yaitu peningkatan produktivitas. Saya bersyukur, karena dua tahun terakhir ada perbaikan. Tahun ini, petani makin sejahtera, NTP naik terus, ekspor naik signifikan,” paparnya.

Di forum yang sama, Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Prof. Masyhuri, mengapresiasi upaya jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mencatat angka luar biasa, terutama dalam kebijakan produksi dalam negeri.

“Saya mengapresiasi menteri pertanian atas berbagai kebijakan peningkatan produksi pangan nasional. Ke depan, kebijakan food estate bisa dimanfaatkan untuk menambah daya gedor produksi nasional,” katanya.

Masyuri menambahkan, selama ini penggilingan padi kecil kerap kali menjadi korban atas kebijakan impor yang dinilai sudah keterlaluan, karena berpengaruh terhadap harga eceran dan memiliki dampak terhadap merosotnya ekonomi petani.

“Kebijakan impor itu yang paling menderita adalah penggilingan kecil. Kemudian harga eceran tinggi diatur Kemendag. Inilah yang membuat banyak orang menderita,” tutupnya.

Lihat juga...