Indonesia Rawan Bencana, Kemenkeu Perkuat Ketahanan Fiskal

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Menurut World Bank (Bank Dunia), Indonesia termasuk satu dari 35 negara yang memiliki resiko tinggi bencana. Hampir semua jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, banjir bandang, longsor dan sebagainya pernah menimpa tanah air.

Atas dasar itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, bahwa Indonesia memerlukan kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan memadai dalam menghadapi bencana, khususnya dari sisi kesiapan pendanaan.

“Dampak dari berbagai bencana ini tentunya sangat signifikan dan multidimensi, mulai dari merenggut korban jiwa hingga hingga merugikan pembangunan dan ekonomi masyarakat, termasuk yang miskin dan rentan,” ujar Kepala Banda Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu dalam siaran pers yang diterima Cendana News, Rabu (3/3/2021).

Dalam menghadapi risiko bencana, Pemerintah selalu menyiapkan Dana Cadangan Bencana dalam APBN sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Meski demikian, langkah itu saja tidak cukup. Menurut Febrio, perlu dilengkapi dengan kebijakan pendanaan yang bersifat proaktif untuk menurunkan dan memindahkan risiko yang dihadapi masyarakat dan keuangan negara.

“Hal ini dilakukan melalui peningkatan pendanaan kegiatan mitigasi bencana dan pengasuransian aset masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Upaya proaktif pemerintah dalam pendanaan kegiatan mitigasi ini tertuang dalam Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB)

“Salah satu instrumen utama PARB adalah inovasi skema pendanaan kolaboratif Pooling Fund Bencana (PFB). Instrumen pendanaan utama pada Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) dan merupakan skema mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan untuk diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana,” tukas Febrio.

Lebih lanjut, Febrio menyatakan, bahwa PFB akan dikelola oleh unit pengelola dana yang berbentuk Badan Layanan Umum di lingkungan Kemenkeu. PFB menyentuh mulai dari tahap prabencana, darurat bencana, hingga pascabencana.

“Kami akan terus berinovasi dalam memitigasi risiko, menangani bencana, serta memulihkan pembangunan pasca bencana. Dengan adanya PFB, respons di bidang pendanaan ini diharapkan lebih tepat sasaran dan tepat waktu,” tutur Febrio.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, Luky Alfirman menambahkan, bahwa Indonesia telah mendapat dukungan dari Bank Dunia dalam membangun PFB. Grup Bank Dunia telah menyepakati program Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF-PBCs) senilai USD500 juta.

“Program ini akan disertai hibah senilai USD14 juta dari Global Risk Financing
Facility (GRIF), dimana USD10 juta dikelola oleh Kementerian Keuangan,” kata Luky.

Selain sebagai modality untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi bencana,
IPF-PBCs juga telah menambah instrumen pembiayaan yang dimiliki dalam penyediaan budget support.

“Agar instrumen ini dapat dimanfaatkan dengan baik diperlukan sinergi antar unit, sehingga apa yang menjadi performance sebagai syarat pemanfaatan fasilitas ini dapat di-deliver sesuai dengan jadwal yang disepakati,” pungkas Luky.

Lihat juga...