Ini Syarat KBM Tatap Muka di Bekasi

Editor: Mahadeva

Inayatullah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, saat ditemui di kantornya, Sabtu (20/3/2021) - foto M Amin

BEKASI – Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka, melalui penerapan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan (ATHB-SP) di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, dimulai pada 22 Maret 2021. 

Hal tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Pemkot Bekasi, melalui Dinas Pendidikan, Sabtu (20/3/2021). Namun demikian, KBM tatap muka di Kota Bekasi memiliki ketentuan persyaratan dan diatur oleh pedoman yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

“Merespon berbagai usulan rencana pembelajaran tatap muka, maka pada 19 Maret 2021, dilaksanakan Rapat Pemangku Kepentingan Pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Bekasi,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, Sabtu (20/3/2021).

Usulan penyelenggaraan KBM tatap muka tersebut muncul, dengan memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 di Kota Bekasi. Indikator yang diperhatikan diantaranya, bertambahnya jumlah wilayah RT yang berstatus Zona Hijau dan Kuning di Kota Bekasi.

Rapat pembahasan tersebut akan melibatkan berbagai pihak, meliputi pemangku kepentingan pendidikan seperti Ketua Dewan Pendidikan, Pengurus BMPS, Para Pengawas dan Penilik, Ketua MKKS se-Kota Bekasi, K3SD, KKPS serta perwakilan Kecamatan se-Kota Bekasi.

Panduan Penyelenggaraan ATHB-SP, telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Edaran Nomor : 421/2624/Disdik.set/III/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan di Kota Bekasi.

Panduan tersebut hasil penyempurnaan dari produk pengaturan PTM dan PJJ, yang sudah dibuat sebelumnya, namun tertunda karena pemberlakuan PPKM sejak 6 Januari 2021. Ruang Lingkup ATHB-SP adalah, kegiatan penyelenggaraan KBM tatap muka, dimana satuan pendidikan sudah mampu mengadaptasikan diri dalam menyiapkan tatanan KBM tatap muka sesuai protokol kesehatan.

Kegiatan dimulai dengan KBM tatap muka terhadap tiga rombongan belajar, dengan pengendalian dan evaluasi secara mandiri.  Secara bertahap dilakukan penambahan jumlah rombongan belajar, sampai dengan 50 persen dari jumlah ruang kelas yang ada.

“Berdasarkan surat permohonan yang disampaikan dan pengecekan terhadap daftar periksa satuan pendidikan, maka terdapat 88 SD Negeri dan Swasta, kemudian 22 SMP Negeri, yang dinyatakan siap dan dapat menyelenggarakan ATHB-SP mulai 22 Maret 2021,” ungkap Inay.

Lebih lanjut ditegaskan, tidak ada pemaksaan kepada satuan pendidikanm untuk segera menyelenggarakan ATHB-SP. Sebaliknya, bila ada satuan pendidikan siap untuk menyelenggarakan ATHB-SP, maka satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan, kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan atau Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya.

Adapun Peserta didik, yang dapat mengikuti KBM tatap muka harus dipastikan dalam kondisi sehat, tidak memiliki gejala sakit, seperti suhu  badan lebih dari 37,3 derajat celsius, atau tidak sedang gejala keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Peserta didik juga tinggal di daerah Zona Hijau COVID-19.

Bagi peserta didik yang tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua, maka wajib mendapatkan pelayanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). “Apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan, ternyata ditemukan suspect COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan pada saat KBM tatap muka, maka penyelenggaraannya dihentikan, untuk jangka waktu 14 hari, serta dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area lingkungan satuan pendidikan,” pungkasnya.

Lihat juga...