Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Sita Dokumen Bank Garansi Rp52,3 miliar

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/3/2021) - Foto Ant

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyita dokumen terkait dengan bank garansi senilai Rp52,3 miliar, dari dua saksi yang diperiksa, Senin (22/3/2021), dalam kasus suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP).

Dua saksi tersebut adalah, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rina, dan Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) periode 2017—sekarang, Habrin Yake.

“Pada yang bersangkutan masing-masing dilakukan penyitaan berbagai dokumen, di antaranya terkait dengan bank garansi senilai Rp52,3 miliar yang diduga dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP pada tahun 2020,” ucap Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (22/3/2021).

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Edhy dan kawan-kawan, dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan perizinan ekspor benih lobster di KKP.

Dalam pemeriksaan kali ini, ada dua saksi yang tidak memenuhi panggilan untuk tersangka Edhy dan kawan-kawan. Keduanya adalah, Setiawan Sudrajat dari pihak swasta dan Miftah Nur Sabri selaku dosen yang merupakan mantan staf khusus Edhy. “Setiawan Sudrajat tidak hadir dan konfirmasi untuk dijadwal ulang. Miftah Nur Sabri, yang bersangkutan memberikan konfirmasi tidak bisa hadir, karena saat ini sedang ada kegiatan di luar negeri,” ucap Ali.

Dalam jadwal yang dikeluarkan KPK, Senin (22/3/2021), juga terdapat nama Robinson Paul Tarru berprofesi sebagai pengacara yang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Edhy dan kawan-kawan.

Namun Ali mengatakan, pemeriksaan terhadap Robinson telah digelar pada Jumat (19/3/2021). “Pemeriksaan telah dilakukan pada hari Jumat (19/3/2021). Pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan satu unit mobil yang diduga milik tersangka AMP (Andreau Misanta Pribadi/staf khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas),” katanya.

Diketahui pada Senin (15/3/2021), KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar, yang diduga sumber uang tersebut berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP pada 2020 lalu.

Selanjutnya, Kepala BKIPM KKP memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima bank garansi tersebut. KPK menyebut aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benur tersebut, diduga tidak pernah ada. (Ant)

Lihat juga...