Kebijakan Energi Indonesia Disebut Masih Berbau Fosil

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Target Indonesia dalam bidang energi bersih untuk mendukung penurunan emisi dinyatakan tidak tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang digulirkan. Masih banyak kebijakan energi yang dibayangi oleh upaya mempertahankan batubara, yang mempunyai emisi tinggi.

Direktur Program Indonesia Centre of Environment Law (ICEL) Grita Anindarini menyatakan bahwa jika pemenuhan target emisi dapat tercapai maka itu sama saja dengan memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

“Hal ini adalah tanggung jawab negara. Tapi kenyataannya selama 50 tahun terakhir, aktivitas yang ada, terutama pembakaran bahan bakar fosil telah melepaskan karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya yang semakin lama semakin mempengaruhi iklim global menjadi lebih buruk. Dan arah kebijakan energi kedepan pun tak terlihat berpihak pada lingkungan,” kata Ninda, demikian ia akrab dipanggil, dalam diskusi online lingkungan yang diselenggarakan CISDI, Rabu (24/3/2021).

Memburuknya iklim global ini, lanjutnya, akan menyebabkan kenaikan suhu drastis yang akan mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia itu adalah sektor energi, setelah AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use-Red.). Yang jika kita lakukan business as usual maka emisi sektor energi ini akan meningkat empat kali lipat pada tahun 2030,” tuturnya.

Ninda menyatakan saat ini, Indonesia sangat bergantung pada energi fosil. Data bauran energi hingga Mei 2020 menunjukkan bahwa batubara masih mengambil porsi terbesar yaitu 63,9 persen. Diikuti oleh bahan bakar berbasis gas 18,1 persen, energi baru terbarukan 15 persen dan energi berbasis gas 18,1 persen.

“Dan sayangnya, hingga tahun 2050 target energi Indonesia masih akan bergantung dengan batubara ini. Dimana dinyatakan kebijakannya adalah paling sedikit batubara itu di angka 25 persen. Bukan menjadi 25 persen ya,” ujarnya.

Padahal menurut data, diperkirakan ada 7.480 kematian dini di Indonesia pada tahun 2011 akibat emisi PM2.5 dan O3 dari operasi PLTU – Batubara.

“Dengan tambahan 176 PLTU Batubara baru sampai tahun 2030 diperkirakan akan menyebabkan kematian dini ini meningkat hingga 24.400 pada tahun 2030. Sebagai akibat dari penyakit akibat paparan PM2.5,” ujarnya lagi.

Transisi ke energi bersih sudah seharusnya dilakukan. Energi batubara yang dinyatakan murah itu, sebenarnya tidak murah. Jika harga dari beban kesehatan dimasukkan sebagai variabel penghitungan harga jual.

Ninda menyatakan kebijakan Indonesia dalam menerapkan energi bersih atau energi terbarukan (renewable energy) itu masih dibayang-bayangi oleh energi baru. Ini terlihat dari beberapa kebijakan berupa royalti maupun kemudahan perpanjangan kontrak.

“Yang disebut energi baru itu kan gasifikasi batubara, batubara tercairkan, coal bed-methane dan nuklir. Nah itu masih batubara kan, masih energi fosil. Jadi emisi yang dihasilkan juga tinggi,” katanya tegas.

Selain itu, pemerintah juga belum mendorong gerakan konservasi energi, yang sebenarnya juga dapat menghemat pengeluaran emisi ke alam. Jika target energi terbarukan bisa menurunkan hingga 266 MtCO2, dengan konservasi energi akan bisa mencapai 544 MtCO2.

“Beberapa peraturan terkait konservasi energi belum terbit, minimnya insentif maupun disinsentif untuk konservasi energi, minimnya peta jalan dan pengawasan untuk pelaksanaan konservasi energi,” tandasnya.

Pengamat Energi dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Dharma saat dihubungi terkait kebijakan energi terbarukan Indonesia, Rabu (24/3/2021). -Foto Ranny Supusepa

Hal senada juga disampaikan pengamat energi dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Dharma saat dihubungi secara terpisah.

“RUU yang ada saja masih rancu dan tidak sesuai. Indonesia itu kan maunya energi terbarukan. Kok malah mendorongnya EBT, yang menggabungkan energi baru dengan energi terbarukan. Yang ada malah jadinya mendorong energi baru,” kata Surya.

Ia menjelaskan bahwa energi baru, yang didalamnya masuk energi fosil dan nuklir hanya dalam bentuk yang berbeda.

“Itu kan hilirisasi dari batubara. Dan harusnya sudah cukup dengan UU Migas dan Minerba yang sudah ada. Begitu pula nuklir, sudah ada UU Nuklir. Nanti malah jadinya banyak undang-undang. Apalagi nuklir, kan ada aspek teknisnya. Apakah itu mau diatur juga di EBT? Yang ada malah tidak fokus,” ucapnya tegas.

Surya menegaskan pentingnya mengedukasi bahwa energi baru dan energi terbarukan itu adalah hal yang berbeda.

“Banyak yang meminta untuk mendorong EBT, padahal yang dimaksud adalah energi solar, yang masuk dalam energi terbarukan,” ucapnya lagi.

Akhirnya, target energi terbarukan tidak bisa tercapai. Karena pelaku energi baru merasa sudah ada legitimasi dalam RUU EBT, yang rencananya akan diselesaikan pada Oktober 2021 oleh DPR.

“Media harusnya yang berperan dalam meluruskan masalah ini. Jangan malah media juga semangatnya menyerukan EBT. Renewable energy itu energi terbarukan. Bukan energi baru terbarukan,” kata Surya lebih lanjut.

Pihak akademisi juga harus melakukan edukasi pada tentang hal ini. Sehingga, publik bisa memahami mana energi bersih yang ditargetkan dalam mencapai penurunan emisi secara global.

“Jangan sampai melenceng dari apa yang harus dilakukan dalam menjaga keberlangsungan Bumi ini,” pungkasnya.

Lihat juga...