Kemenkop UKM Dorong Koperasi Jadi Sirkuit Ekonomi Multipihak

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong koperasi menjadi sirkuit ekonomi yang berkembang secara multipihak agar keuntungannya dapat dinikmati semua anggotanya.

“Agar koperasi terjadi sirkuit ekonomi, benefit-nya dirasakan semua anggota. Maka, koperasi harus dapat berkembang secara multipihak,” ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Rabu (31/3/2021) malam.

Saat ini menurutnya, ada sekitar 123 ribu koperasi tetapi yang cakupannya besar baru ada 100 koperasi.

Dia berharap koperasi tidak lagi hanya mengurusi usaha tradisional, tetapi merambah ke sektor komoditas unggulan lain. Seperti sektor kelautan dan pertanian.

“Koperasi harus masuk ke sektor produksi rantai pasok global, agar kedepannya bisa  menambah rasio wirausaha serta menciptakan koperasi besar,” tukasnya.

Koperasi harus bisa masuk ke sektor produksi komoditas unggulan, yang memiliki banyak potensi di setiap daerah. Sehingga bisa dikembangkan berbasis market demand dan potensinya sesuai kearifan lokal daerah tersebut.

Contohnya, kata Teten, sektor pertanian untuk buah tropis yang sangat diminati di pasar luar negeri. Diantaranya kakau, pisang, mangga, dan nanas.

Dia menegaskan, setiap koperasi dalam pengembangan harus bisa menjadi koperasi modern. Yakni bukan hanya dari segi bisnisnya, namun juga pengelolaan manajemen anggota koperasinya berbasis digital.

Dengan begitu target koperasi Indonesia masuk ke rantai pasar global dan bersaing secara kompetitif dengan pelaku usaha dari negara lain dapat terwujud.

Saat ini, sebut dia, koperasi besar justru hadir di negara kapitalis. Seperti koperasi Fonterra di Selandia Baru dan Coop De-France dari Perancis.

“Indonesia sebagai ruhnya koperasi, harus masuk rantai pasar global menyaingi koperasi negara lain,” tegasnya.

Deputi Bidang Perkoperasiaan Kemenkop UKM, Ahmad Jabadi menambahkan, pihaknya mendorong usaha mikro untuk bersatu dalam koperasi agar mudah dalam mendapat pembiayaan maupun penggunaan teknologi.

Untuk mewujudkan koperasi modern, tentu menurutnya, koperasi untuk hadir menjadi lembaga pembiayaan alternatif di luar perbankan agar memberikan pembiayaan murah dan mudah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Apalagi saat ini pembiayaan mikro sangat dibutuhkan, dengan mengutamakan sistem yang mudah dan murah. “Makanya, di sinilah peran koperasi harus hadir menjadi lembaga pembiayaan alternatif,” ujar Ahmad.

Disampaikan dia, dalam Peraturan Menkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi, adanya transformasi tingkat kepercayaan masyarakat ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Peraturan ini kedepannya, akan dibuat klasifikasi koperasi berdasarkan kategori modal inti atau Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU). Yakni tentunya, seperti apa yang ada di perbankan.

Hal ini kata dia dikarenakan risiko koperasinya sudah sama dengan perbankan. Namun memang masih kurang perlindungan pada KSP ini. Sehingga diharapkan ada pembahasan mendalam terkait koperasi ini pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Lihat juga...