Kemenkop UKM Targetkan 3 Juta Usaha Mikro Dapat Sertifikasi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memfasilitasi 3 juta usaha mikro mendapatkan sertifikasi usaha tanpa dikenakan biaya.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM,  Eddy Satria mengatakan, pemerintah pusat dan daerah telah diamanatkan untuk melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan izin bagi usaha mikro dan kecil.

“Kemudahan sertifikasi usaha ini diberikan kepada usaha yang berkriteria usaha mikro sebagaimana terdapat pada kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021,” ujar Edy, dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Rabu (24/3/2021) malam.

Adapun sebut dia, fasilitasi pendaftaran sertifikasi yang akan dilakukan Kemenkop UKM, yakni sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, merek dan hak cipta, dan izin edar BPOM MD.

“Kita menargetkan sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro mendapatkan sertifikasi tersebut,” ujar Edy.

Dia menjelaskan, pendaftaran SPP-IRT diperuntukkan bagi usaha mikro yang memerlukan penyuluhan keamanan pangan dari dinas teknis terkait. Untuk kemudian dikeluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

“Saat penyuluhan keamanan pangan di daerah masih minim, sehingga mempersulit akses pelaku usaha mikro untuk mendapatkan sertifikasi tersebut,” tukasnya.

Maka itu, Kemenkop UKM memfasilitasi wadah pertemuan penyuluhan keamanan pangan bagi usaha mikro sebanyak 50 usaha mikro per kabupaten kota.

Dengan pemateri dari dinas teknis terkait untuk dapat membantu fasilitasi terbitnya SPP-IRT pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten atau Kota.

Sementara untuk pendaftaran sertifikasi halal diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki usaha pangan olahan atau bergerak di sektor makanan dan minuman.

“Diperlukan jaminan produk halal bagi produk yang dihasilkan para pelaku usaha mikro,” imbuhnya.

Meskipun sebenarnya PP nomor 7 tahun 2021 menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai perizinan tunggal yang meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal yang masih bersifat surat pernyataan mandiri (self declare).

Namun, kata Edy, untuk pemakaian logo halal tetap diperlukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang halalnya suatu produk. Sehingga dapat dicantumkan dalam label produk pelaku usaha mikro.

Untuk pendaftaran merek dan hak cipta diperuntukkan bagi pelaku semua usaha mikro yang memiliki produk. Saat ini,  diperlukan hak atas merek dagang agar dapat dikenali pangsa pasar dan tidak ditiru atas merek dagangnya.

Sedangkan pendaftaran Izin Edar MD dari BPOM difasilitasi Kemenkop dan UKM bagi pelaku usaha mikro yang menghasilkan produk olahan pangan dengan kategori high risk.

Menurutnya, Kemenkop UKM dalam jumlah  akan memfasilitasi biaya penggantian pendaftaran sertifikasi produk yang seharusnya dikeluarkan usaha mikro.

Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro untuk bertransformasi usaha dari informal ke formal. Juga sekaligus membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah pandemi Covid-19 ini.

Lihat juga...