KKB dan OPM Diusulkan Menjadi Organisasi Teroris

Tangkap layar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Pol. Boy Rafli Amar memberi paparan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (22/3/2021) - Foto Ant

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berencana mengusulkan keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebagai organisasi teroris.

“Kami menggagas diskusi-diskusi dengan kementerian dan lembaga, berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB,” kata Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Pol. Boy Rafli Amar, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Boy Rafli Amar menyebut, anggapan bisa dikategorikan sebagai organisasi terorisme, karena kejahatan KKB sebenarnya layak dikategorikan atau disejajarkan dengan aksi teror. Diskusi direncanakan tidak hanya bersama kementerian dan lembaga. BNPT juga berencana mengajak diskusi pihak lain, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta perwakilan di DPR RI.

Semuanya untuk membahas peluang menetapkan KKB di Papua, serta Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan OPM, sebagai organisasi teroris. “Kami ingin melihat peluang itu, kemudian memberi saran bagi Bapak Presiden (Joko Widodo) kenapa tidak OPM, TPN, KKB, yang banyak merenggut nyawa aparatur negara dan masyarakat sipil dikategorikan sebagai organisasi terlarang,” ujar Boy Rafli.

Menurutnya, diskusi dan upaya membahas masalah itu demi mendapatkan pemahaman yang objektif terhadap kelompok kriminal bersenjata, serta organisasi separatis di Papua. Oleh karena itu, BNPT akan berupaya membuka peluang diskusi terkait dengan masalah itu bersama pihak lain. Pasalnya, penetapan KKB, OPM, atau kelompok lain sebagai organisasi teroris, tidak dapat dilakukan hanya oleh BNPT.

“Kami tidak bisa memutuskan itu sendiri. Kami sedang melakukan proses diskusi. Setelah ada semacam kesepakatan, kami akan mengusulkan perubahan kategori apa yang dilakukan KKB sebagai perbuatan teror,” tegas Boy Rafli.

Lebih lanjut disebutkan Boy Rafli, kelompok kriminal bersenjata dan organisasi separatis di Papua, seharusnya dapat dipidana dengan pasal-pasal tindak pidana terorisme. Perbuatan kelompok tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan menebar ketakutan di tengah masyarakat. “Aksi yang nyata dari mereka, yaitu menyerang anggota TNI dan Polri serta masyarakat sipil di sana (Papua),” kata Kepala BNPT.

Dalam beberapa tahun terakhir, desakan menetapkan OPM sebagai organisasi teroris pernah disuarakan berbagai pihak, termasuk di antaranya mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono di 2019 silam. Walaupun demikian, sejauh ini OPM masih dikenal sebagai kelompok separatis, dan belum ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Pemerintah. Status sama juga berlaku untuk KKB yang saat ini masih dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata. (Ant)

Lihat juga...