KKR Aceh: Rekomendasi Pemulihan Korban Konflik Belum Terealisasi

BANDA ACEH — Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menyatakan bahwa rekomendasi yang telah disampaikan komisi kepada pemerintah mengenai pemulihan 242 korban konflik di Aceh sampai sekarang belum terealisasi.

Komisioner KKR Aceh Ainal Mardiah di Banda Aceh, Senin, mengatakan bahwa komisi merekomendasikan pemerintah memberikan lima pelayanan kepada korban konflik, termasuk di antaranya pelayanan psikologis dan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).

“Ada lima layanan yang kita rekomendasi mendesak yaitu layanan psikologis, layanan medis, tunjangan hidup, bantuan modal usaha, dan layanan adminduk,” katanya.

Rekomendasi KKR Aceh mengenai pemulihan 242 orang yang menjadi korban konflik sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Aceh dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 330/1269/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban kepada Korban Pelanggaran HAM pada 2 Juli 2020.

Namun pelayanan yang direkomendasikan diberikan kepada korban konflik belum dilaksanakan.

Menurut Ainal, rekomendasi tersebut belum dilaksanakan karena Badan Reintegrasi Aceh (BRA) selaku penanggung jawab masih menyusun mekanisme pelaksanaan rekomendasi.

“Pelaksanaan rekomendasi KKR Aceh ini adalah tugas pertama kali yang harus dikerjakan BRA, tetapi mekanismenya belum ada,” katanya.

Ainal mengemukakan bahwa pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana untuk pemulihan korban konflik dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2021.

“Semoga dalam perubahan anggaran tahun ini di BRA masuk pembiayaan untuk reparasi mendesak,” katanya.

Ainal menambahkan, pekan ini KKR Aceh dan BRA akan membahas anggaran pelaksanaan rekomendasi mengenai pemulihan korban konflik. [Ant]

Lihat juga...