KPK: Toleransi Perilaku Korupsi di Masyarakat Masih Tinggi

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Data Global Corruption Barometer (GCB) 2020, menunjukkan 25 persen pemberian uang atau barang lain ke pejabat negara sebagai suap, karena diminta. Selebihnya, diberi tanpa meminta.

“Hasil survei yang dilakukan GCB, setiap 4 tahun sekali tersebut menunjukkan, hanya 25 persen suap diberikan karena diminta, 21 persen ditawari agar pelayanan lebih cepat atau baik, 17 persen tidak diminta tapi biasanya diharapkan memberi, dan tidak diminta hanya sebagai terimakasih 33 persen,” papar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) RI, Wawan Wardiana, dalam kuliah umum pendidikan anti korupsi, yang digelar Universitas Negeri Semarang (Unnes) secara daring, di kampus tersebut, Semarang, Kamis (4/3/2021).

Dari hasil survei tersebut, bisa disimpulkan bahwa korupsi atau suap, sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat.

“Tanpa diminta, masyarakat yang berkepentingan ini sudah mau memberikan. Bisa dibayangkan, tugas KPK untuk meningkatkan pendidikan anti korupsi ini. Untuk menyadarkan masyarakat, jangan memberikan uang, tips atau suap,” tandasnya.

Wawan juga menandaskan, aspek perilaku menjadi penting untuk diintervensi karena semakin tinggi toleransi publik terhadap korupsi, semakin besar kecenderungan publik untuk memberikan uang atau fasilitas, melebihi ketentuan.

“Hal tersebut dilakukan, ketika mereka berhubungan dengan layanan publik. Data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan hampir 73 persen pemberi tidak keberatan,” tambahnya.

Akibatnya, dengan angka SPAK yang tinggi, berbanding lurus dengan toleransi akan korupsi, menyebabkan publik enggan untuk menolak atau melaporkan.

“Apalagi, kalau ini dibumbui dengan ‘mohon maaf, keikhlasan’, maka tugas kita semakin berat. Untuk itu, kita meminta peran serta seluruh masyarakat. Termasuk para mahasiswa, sebagai generasi masa depan bangsa,” tandasnya.

Ini perlu dilakukan, karena banyak dari kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, para pelaku masih berusia muda, bahkan ada yang ayah – anak, hingga melibatkan keluarga lainnya.

“Untuk itu, pendidikan anti korupsi perlu dilakukan sejak dini. Contoh paling mudah, contoh perilaku koruptif versi mahasiswa. Mulai dari mencontek saat ujian, titip absen, plagiat , proposal palsu, gratifikasi ke dosen, hingga penyalahgunaan dana beasiswa. Ini harus dihindari dan jangan dilakukan, karena sudah termasuk korupsi,” tegasnya.

Wawan menegaskan, korupsi bisa dihentikan melalui empat aspek , yakni dengan penindakan sehingga memberikan efek jera, kemudian perbaikan sistem sebagai upaya pencegahan korupsi.

“Selanjutnya, dengan membangun nilai atau pendidikan anti korupsi sehingga publik atau masyarakat, termasuk pejabat negara, tidak mau korupsi. Ditambah, peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagai partisipasi publik,” tandasnya.

Terkait Pendidikan Anti Korupsi (PAK), semakin kuat PAK dipahami, hasilnya berbanding lurus dengan dengan pemahaman bahaya korupsi, sehingga orang tidak ingin melakukan korupsi atau ada kesadaran mencintai negeri. “PAK ini menyasar ke seluruh golongan, tidak hanya pelajar dan mahasiswa, namun juga kelompok masyarakat lainnya,” tegas Wawan.

Sementara, Rektor Unnes Prof Dr Fathur Rokhman, menyampaikan pembinaan nilai karakter pendidikan anti korupsi (PAK), menjadi salah satu mata kuliah yang disampaikan kepada para mahasiswa Unnes.

“Perkuliahan PAK sebagai mata kuliah mandiri di Unnes sudah sejak 2010, pada prodi PPKN, dan kami lebarkan sebagai mata kuliah insersi, dalam mata kuliah Pendidikan Konservasi di semua fakultas sejak 2019,” jelas Profesor dalam Bidang linguistik tersebut.

Hal tersebut menjadi upaya dalam membentuk karakter anti korupsi sejak dini, bagi para mahasiswa.

“Kita dorong, tidak hanya mahasiswa, namun juga seluruh dosen dan layanan di kampus, untuk terintegrasi prinsip-prinsip good and clean governance WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) serta zona integritas, dalam mendukung anti korupsi,” pungkasnya.

Lihat juga...