Menkeu: Ancaman Perubahan Iklim Sama Seperti Pandemi Covid-19

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Di tengah gempuran pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan manusia, khususnya ekonomi, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani juga mengingatkan ancaman yang tidak kalah berat, yaitu masalah perubahan iklim yang dampaknya sudah mulai dirasakan oleh dunia, termasuk Indonesia.

“Untuk memulihkan ekonomi, Indonesia menyadari juga ada tantangan di level global yaitu perubahan iklim. Tantangan ini sama dengan Covid-19, akan mengancam seluruh dunia,” ujar Menkeu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/3/2021).

Semua pihak perlu untuk terus menjaga agar Indonesia yang merupakan negara dengan geografi, populasi dan ekonomi yang besar ikut serta mencegah pemburukan perubahan iklim ini, karena dampaknya akan sangat luar biasa bagi ekonomi dan masyarakat.

Menkeu menyampaikan, pemerintah melalui Kemenkeu berkomitmen dalam pendanaan perubahan iklim, yang terus berjalan di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak APBN.

“Saat ini, penandaan anggaran perubahan iklim telah melibatkan 18 Kementerian dan Lembaga. Untuk tahun 2016–2020, komposisi anggaran perubahan iklim dialokasikan sebesar 74 persen untuk mitigasi dan 26 persen untuk adaptasi,” ungkap Menkeu.

Adapun total belanja pemerintah pusat untuk mitigasi perubahan iklim sejak 2016 mencapai Rp256,7 triliun, sedangkan untuk adaptasi iklim mencapai Rp75,9 triliun.

“Lima prioritas dalam program mitigasi yaitu kehutanan dan lahan, energi dan transportasi, pertanian, Industrial Processes and Product Use (IPPU), dan limbah. Sementara itu, bidang yang menjadi prioritas adaptasi antara lain kesehatan pemukiman dan infrastruktur, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati ekosistem hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta research and development,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Ubaidi Socheh menambahkan, sebagai langkah dalam implementasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) , pemerintah telah menyusun strategi implementasi target pengendalian perubahan iklim atau Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2016, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional di tahun 2030.

“Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi menyertakan perubahan iklim sebagai salah satu Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” kata Ubaidi.

Prioritas Nasional terkait perubahan iklim dilakukan melalui tiga program prioritas, yakni program peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

“Semoga kita semua bisa meningkatkan sinergi dan kerja sama, khususnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta semua pemangku kepentingan, untuk menciptakan ekosistem pendanaan berkelanjutan, melalui mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim,” pungkas Ubaidi.

Lihat juga...