MUI Perbolehkan Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Meskipun vaksin Covid-19 AstraZeneca hukumnya haram, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan penggunaannya dalam kondisi yang mendesak, yang menduduki darurat syar’iy (dlarurah syar’iyyah).

Keputusan ini tertuang dalam fatwa MUI Nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, yang diterbitkan pada 16 Maret 2021.

“Fatwa ini terkait vaksin AstraZeneca, ketentuan hukumnya yang pertama haram, karena dalam tahapan produksinya memanfaatkan trispin yang berasal dari babi. Namun demikian, penggunaan vaksin ini pada saat ini hukumnya dibolehkan (mubah), dengan lima alasan,” ungkap Ketua MUI Bidang Komisi Fatwa, Asrorum Ni’am Sholeh, pada konfrensi pers virtual tentang fatwa Vaksin Covid-19 AstraZeneca di Jakarta, diikuti Cendana News, Jumat (19/3/2021) sore.

Pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syar’iyyah di dalam kontek fikih yang menduduki darurat syar’iy.

“Diperbolehkan karena dalam kondisi darurat untuk mencegah bahaya pandemi Covid-19,” ujarnya.

Ke dua, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal, jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.

Ke tiga, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Ke empat, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai yang disampaikan pada saat rapat komisi fatwa MUI,” ujar Ni’am.

Alasan ke lima,  pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin, mengingat keterbatasan vaksin Covid-19 yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Meskipun MUI telah memberikan izin penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca,  tapi menurutnya izin tersebut akan dicabut ketika Indonesia mulai kedatangan vaksin merk lain yang kemudian hasil kajiannya halal dan suci.

“Hukum fatwa ini pemerintah wajib terus mengikhtiarkan vaksin Covid-19 yang halal dan suci,” tandasnya.

Terbitnya fatwa ini diharapkan umat Islam Indonesia wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid 19, yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

MUI dalam kaitan fatwa ini, juga merekomendasikan pemerintah harus memprioritaskan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin.

Dalam kaitan diterbitkan fatwa ini, Ni’am menjelaskan pihaknya telah melakukan kajian secara intensif mulai dari pemeriksaan dokumen dan proses produksi vaksin AstraZeneca.

Kemudian ditindaklanjuti dalam rapat mendengar keterangan pemerintah, khususnya terkait urgensi vaksinasi Covid 19 dan BPOM terkait  jaminan keamanan vaksin.

Juga keterangan dari produsen AstraZeneca dan PT Biofarma yang bertanggungjawab terkait pengadaan dan distribusi.

“MUI telah melakukan pengkajian dan sebagai wujud tanggungjawab keagamaan menerbitkan fatwa ini pada 16 Maret 2021, kemudian diserahkan pada pemerintah pada 17 Maret, untuk dijadikan panduan,” ujarnya.

Kebijakan serupa pernah dilakukan MUI, ketika memutuskan izin penggunaan halal vaksin meningitis untuk jemaah haji dan umroh pada 2010, dan vaksin campak dan rubella (MR) pada 2018.

“Sudah pernah ada, dulu vaksin meningitis dan MR. Tapi saat vaksin ada yang halal, maka vaksin yang lama tidak dipakai lagi,” pungkasnya.

Lihat juga...