NTB Mulai Menerapkan PPKM Skala Mikro

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalilah - Foto Ant

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berbasis Rukun Tetangga (RT), Selasa (23/3/2021). Hal itu diyakini mampu membantu wilayah itu mencegah penyebaran COVID-19.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, penerapan PPKM mikro, menjadi upaya pemerintah daerah menekan penyebaran COVID-19. Programnya mengedepankan disiplin penerapan protokol kesehatan, dalam menjalankan aktifitas dengan aman dan produktif.

“Pemberlakuan PPKM berskala mikro ini mengajak kita untuk tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” ujar Siti Rohmi Djalilah, pada rapat evaluasi dan efektivitas penerapan PPKM skala mikro di NTB di Mataram, Senin (22/3/2021).

Penerapan PPKM mikro menitikberatkan peran satuan tugas penanganan COVID-19 mulai level terbawah, yakni RT. Sehingga diharapkan dapat lebih efektif menekan penyebaran virus corona baru tersebut. “Tinggal bagaimana kebijakan ini bisa disosialisasikan dan bagaimana sistem penerapannya di masyarakat, tentunya dengan mengedepankan kearifan lokal,” katanya.

Salah satu bentuk penerapan PPKM skala mikro adalah, bagaimana sistem koordinasi, sistem pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan di masyarakat diterjemahkan sesederhana mungkin.

“Supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa, baik itu pemerintah desa, babinsa, bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain. Intinya disiplin menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri menyampaikan, PPKM mikro adalah upaya pengendalian pada level terkecil pemerintahan, dalam hal ini RT.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.6/2021, tentang perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. “Tujuannya untuk menekan kasus dan melandaikan kurva,” tandasnya.

PPKM mikro, tidak dimaknai dengan membatasi semua kegiatan di masyarakat. Tetapi, masyarakat tetap beraktivitas namun tetap menerapkan disiplin, menaati protokol kesehatan, supaya aman dan tetap produktif.

Di NTB, pemberlakuan PPKM sebelumnya diterapkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Namun melihat progresnya PPKM ini efektif menekan kurva penyebaran COVID-19, sehingga dilakukan perpanjangan PPKM dan ditambah lagi berskala mikro. “Untuk efektif PPKM ini dilaksanakan mulai dari 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...